Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: RUU Penyelenggaraan Pemilu Disusun Tiga Kementerian

  • Sebanyak 22 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu disinyalir inkonstitusional. Hal itu berdasarkan hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Kode Inisiatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2003 sampai 2016.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyusunan draf RUU melibatkan sejumlah kementerian. "Tidak hanya Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri). Kita harmonisasi dengan Kemkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara)," kata Tjahjo di Kantor Kemdagri, Jakarta, Jumat (4/11).

    Dia menyatakan, pada rapat pertama Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu, seluruh pasal-pasal kembali diinventarisir. "Begitu rapat Pansus pertama, DPR pasti inventarisasi semua," tegasnya.

    Ada pun sikap pemerintah, menurutnya, sangat menghormati putusan MK. "Saran kami kalau sudah ada putusan MK, ya sudah. Daripada diuji materi kembali di MK, ya harus taat karena putusan MK final dan mengikat," ucapnya.

    Akan tetapi, dia menuturkan, pemerintah tetap menunggu pembahasan dengan DPR. "Fraksi-fraksi partai politik juga siapkan DIM (daftar inventarisasi masalah). Nanti dipetakan mana yang jadi atensi fraksi, mana poin yang sama dan tidak,' katanya.

    "Intinya, RUU ini sudah clear. Mari nanti saling adu argumentasi antar fraksi dan pemerintah yang akomodir aspirasi masyarakat dan partai. Soal dalam perkembangan ada kelompok tidak setuju, lalu ajukan uji materi ke MK, itu hak masyarakat."

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…