Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Jaga Kemajemukan

  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pada dasarnya pemerintah terbuka untuk menerima saran mau pun kritik.

    Bahkan Presiden pun mempersilahkan masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintahannya. Hanya saja, kritik yang disuarakan tak disertai caci maki.

    A palagi sampai menghina lambang negara. Silahkan mengkritik, asal dengan elegan. Silahkan berunjuk rasa, asal taat akan aturan.

    “Orang mau demo silahkan, tapi jaga kemajemukan dan kebhinekaan bangsa ini,” Tjahjo, di Jakarta, Senin ( 31/10).

    Menurut Tjahyo, tugas kita bersama sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) harus netral. Negara ini memang lewat proses politik mulai dari Pilkada, Pileg sampai Pilpres.

    Diingatkanjuga, lambanglambang negara harus dihormati. Dan aturan mesti ditegakan. Tak boleh ada yang coba bertindak diluar aturan.

    Semua ada koridornya. Termasuk dalam hal mengungkapkan aspirasi atau pendapat. Ditegaskannya, saat ini negara tengah giat menggenjot pembangunan di segala lini.

    Jangan sampai kemudian ada pihak lain yang ingin mengganggu jalannya pembangunan ini. Pembangunan yang dilakukan, bukan untuk Jokowi, atau untuk para menteri dan pejabat. Namun untuk bangsa dan negara. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Kita boleh beda suku, golongan dan agama. Namun semua ini harus diamalkan, karena perbedaan ini untuk memperkuat jati diri kita sebagai NKRI,” ujarnya.

    Agama apapun kata Tjahjo, adalah niatnya untuk kedamaian. Suku apa pun dan golongan mana pun, adalah bagian dari negara dan bangsa. Karena itu jangan sampai ada yang coba mengoyak itu. Jangan sampai ada pihak yang leluasa memecah belah. Negara akan bertindak tegas, jika ada yang melanggar aturan. Hukum bakal ditegakan.

    “Siapa pun yang melanggar hukum maupun menyinggung perasaan orang lain, kepolisian, kejaksaan akan tegas memproses secara hukum,” ujar Tjahjo.

    Perintah Presiden pun jelas, hukum yang harus jadi jalan keluar, ketika terjadi pelanggaran. Siapa pun yang melakukannya. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, lantas berbuat semaunya, menabrak aturan.

    “Indonesia adalah negara hukum, siapa pun yang melanggar, siapa pun yang menistakan kelompok, golongan serta agama harus diproses secara hukum, kepolisian tidak tinggal diam,” tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…