Kamis, 19 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Penetapan Ambang Batas Parpol Dinilai Gagal

  • Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan, ambang batas diterapkan untuk mengukur tingkat kompetisi antara partai politik (Parpol). Dalam konteks Indonesia, penerapan ambang batas paling tidak memiliki dua tujuan utama.

    "Pertama, sebagai batas minimum perolehan suara partai politik untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di parlemen yang kemudian disebut sebagai parliamentary threshold atau PT. Kedua, sebagai syarat bagi parpol untuk ikut serta sebagai peserta pemilu berikutnya atau electoral threshold atau ET," ujar Masykurudin di Jakarta, Rabu (2/11).

    Pada pemilu 1999, kata Masykurudin, diberlakukan ET sebesar 2 persen syarat bagi parpol untuk mengikuti Pemilu 2004. Begitu pula di Pemilu 2004 dengan besaran sekurang-kurangnya parpol memperoleh 3 persen suara untuk dilibatkan dalam pemilu berikutnya.

    "Sedangkan pada Pemilu 2009 dan 2014 diterapkan PT 2,5 persen dan 3,5 persen sebagai syarat bagi parpol untuk meraih kursi di DPR saja, dan syarat ini tidak berlaku bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata dia.

    Masykurudin mengatakan, salah satu latar belakang pergesaran ET menjadi PT di Pemilu 2009 dan 2014 ialah penyederhanaan parpol. Namun, lanjut dia, jika diperhatikan penerapan PT tidak memiliki dampak yang cukup siginifikan terhadap penyederhanaan parpol.

    "Pada Pemilu 2009 dengan besaran PT 2,5 persen dari 38 parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu menghasilkan sembilan parpol yang duduk di kursi DPR. Sedangkan dari 12 parpol peserta pemilu nasional di Pemilu 2014 dengan besaran PT 3,5 persen menghasilkan 10 parpol yang berhasil memperoleh kursi di DPR," ungkap dia.

    "Jika penyederhanaan parpol ditinjau dari sudut pandang jumlah partai di DPR, maka penerapan PT terbukti gagal untuk menyederhanakan jumlah parpol di DPR," kata dia.

    Selama ini, tutur Masykurudin, makna penyederhanaan parpol selalu dinilai dari sedikit banyaknya jumlah parpol yang meraih kursi di parlemen. Padahal secara teoritik penyederhanaan parpol lekat kaitannya dengan sistem kepartaian yang tidak ditinjau dari seberapa banyak parpol di parlemen.

    "Melainkan dari konsentrasi kursi yang diperoleh partai politik untuk mempengaruhi proses pembuatan putusan di parlemen," tandas dia.

    Selain terbukti gagal menyederhanakan sistem kepartaian, lanjut dia, aspek lain yang perlu ditinjau dari penentuan besaran PT ialah disproposionalitas atau jumlah suara yang terbuang. Pasalnya, cara bekerja dari PT ialah memangkas secara langsung parpol yang tidak mampu meraih suara minimal untuk diikut-sertakan dalam penghitungan suara menjadi kursi.

    "Tentunya berdampak pada terbuangnya secara sia-sia suara masyarakat yang memilih parpol tersebut di balik bilik suara," kata dia.

    Karena itu, Masykurudin mengingatkan, parpol agar perlu berhati-hati dan mengkaji lebih dalam terkait relevansi dan dampak yang mungkin ditimbulkan dengan mengusulkan besaran PT dalam Pemilu 2019 mendatang.

    "Jika memang tujuan dasar meningkatkan besaran PT untuk menyederhakan parpol serta dalam rangka menciptakan sistem multipartai sederhana, maka Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 patut dijadikan rujukan dari ketidakmampuan ambang batas parlemen untuk mencapai tujuan tersebut," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.