Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Jangan Sampai Rusak NKRI

  • Sejumlah tokoh agama meminta semua pihak bersikap dewasa dalam menjalani proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga pesta demokrasi itu tidak sampai merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    ”Betapa pun ada perbedaan, jangan sampai menimbulkan perpecahan,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud dalam konferensi pers bersama para tokoh agama, Kamis, di Jakarta.

    Seperti dikutip Antara, Marsudi menegaskan bahwa pesan itu tidak hanya ditujukan bagi pilkada DKI yang memang bertensi tinggi, tetapi juga untuk pilkada di seluruh Indonesia.

    ”Kalau kita berkomitmen terhadap NKRI, mari kita laksanakan pilkada dengan benar, tidak menggunakan isu yang bisa memecah NKRI,” ujar Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana L Linggaraja.

    Menurut tokoh lintas agama, isu yang berpotensi memecah NKRI adalah yang menyangkut suku, ras, agama, dan antargolongan (sara) sehingga harus dihindari dalam pilkada.

    Sementata itu, Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, NKRI dibangun atas komitmen bersama warga bangsa, termasuk oleh semua agama yang ada di Tanah Air.

    ”Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan lima tahunan, kita korbankan kepentingan yang lebih besar. Sejak awal semua agama membangun bangsa ini,” kata dia.

    Para tokoh agama itu menyerukan agar agama tidak ditarik-tarik ke ranah politik dan sebaliknya politik tidak dibawa ke ranah agama.

    ”Nilai-nilai luhur agama seharusnya disumbangkan bagi demokratisasi, bukan dipolitisasi. Nilai agama hendaknya menjadi landasan moral pilkada,” kata Gomar Gultom.

    ”Tidak benar agama membawa kerusakan. Agama harus dikembalikan kesuciannya,” ujar tokoh Buddha, Suhadi Senjaya.

    Senada dengan itu, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Ketut Parwata mengatakan, dalam kegiatan apa pun, terlebih pilkada, harus ditunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab.

    ”Secara sadar kita pilih demokrasi dalam memilih pemimpin. Kita harus konsekuen,” kata Parwata. Tokoh lintas agama itu menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpancing isu tidak jelas, terutama yang disebarkan melalui media sosial.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…