Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tjahjo Tegaskan Semua Kebijakan Plt Gubernur Harus Seizin Mendagri

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

    Selain Sumarsono, Tjahjo juga melantik Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan sebagai Plt Gubernur Banten.

    Tjahjo menegaskan, semua kebijakan yang diambil oleh Plt harus seizin Mendagri.

    Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang tinggal dua bulan lagi, lanjut dia, tidak ada kesempatan bagi Plt untuk merubahnya.

    "Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Rano (Rano Karno, Gubernur nonaktif Banten) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur nonaktif DKI Jakarta). Jalankan dengan baik. konsultasikan dengan DPRD," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (20/10/2016).

    Tjahjo menuturkan dirinya tidak mengenal mayoritas Plt yang diangkat untuk menggantikan kepala daerah.

    Dalam menunjuk Plt, Tjahjo hanya mempelajari rekam jejak calon Plt yang diajukan oleh Gubernur.

    Tjahjo menyebutkan, pengawasan Plt di Kabupaten/Kota akan diawasi oleh Plt Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih.

    Selain itu, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan Tim Saber Pungli.

    "Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salah gunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas untuk kepentingan itu, sanksinya bisa dipecat," ujar Tjahjo.

    Sumarsono akan memimpin pemerintahan selama petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub Djarot Saiful Hidayat cuti kampanye.

    Adapun di Banten, Nata Irawan akan memimpin pemerintahan selama Gubernur Banten Rano Karno menjalani cuti terkait Pilkada 2017.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…