Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Draf RUU Pemilu Versi Pemerintah Dinilai Langgar Keputusan MK

  • Sistem pemilihan umum terbuka terbatas yang diajukan pemerintah melalui draf Revisi Undang-undang (UU) Pemilu ke DPR dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Sistem pemilihan terbuka terbatas tidak jauh beda dengan pemilihan tertutup.

    Sistem ini menyebutkan, pemilih tidak boleh memilih calon langsung meski nama calon telah ada di surat suara. Pemilih hanya boleh memilih nomor partai atau gambar partai, dan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang diajukan partai.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menyebutkan, jika proporsional terbuka terbatas menjadi keinginan pemerintah maka harus ditentang.

    "Kita akan menentang kalau ada keinginan pemerintah mengubah terbuka menjadi terbuka terbatas," kata Lukman Edy di Jakarta, Selasa (25/10).

    Politisi PKB ini menegaskan, draf UU Pemilu sistem tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut sistem Pemilu Legislatif (Pileg) haruslah terbuka.

    "Ya, Substansinya menentang keputusan MK. Jadi ini telah melanggar konstitusi," ucapnya.

    Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan draf RUU Penyelenggara Pemilu kepada DPR pada Jumat, (21/10). Dalam draf yang diserahkan pemerintah dalam pasal 138 ayat 2 tertulis, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas".

    Selanjutnya dalam ayat ke 3 dalam pasal itu menyebut 'Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik'.


    Files Download :

Related Posts