Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada, Tunjukkan Berpolitik yang Luhur

  • Direktur Riset Indonesia Toto Sugiarto mengatakan, pemilihan gubernur DKI Jakarta akan akan menjadi contoh bagi pilkada di daerah lain.

    Menurut Toto, apa yang terjadi di pilkada DKI Jakarta amat mungkin terjadi di daerah lain.

    "Karena itu, semua pemegang kepentingan di pilkada DKI Jakarta harus berupaya menunjukkan cara berpolitik yang luhur, yang memperhatikan etika dan moralitas dalam kontestasi," ujar Toto, di Jakarta, Senin (24/10).

    Toto berharap para penyelenggara, peserta, dan pihak lain harus menjaga Pilgub DKI Jakarta tidak diwarnai black campaign, isu SARA, dan kecurangan. Tetapi, Pilgub DKI harus diarahkan pada pertarungan visi-misi, program dan isu serta ide brilian untuk mengatasi berbagai persoalan di Ibu Kota Negara ini.

    "Jangan sampai Pilgub DKI Jakarta dirusak oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencederai demokrasi dengan isu SARA, black campaign atau kecurangan. Perlu komitmen bersama mulai dari penyelenggara, kandidat, tim sukses termasuk parpol pendukung dan masyarakat pemilih untuk menjadi Pilgub DKI sebagai pilgub yang demokratis, aman, jujur dan adil," katanya.

    Peserta pilgub, kata dia, harus menyadari bahwa pemilih DKI Jakarta adalah pemilih yang well inform dan berpendidikan tinggi. Karena itu, setiap langkah kampanye harus mempertunjukkan tingginya rasinalitas dan daya pikir.

    "Kampanye harus dilakukan secara elegan dan memperhatikan batas-batas etika dan moralitas," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…