Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Yakin Masih Cukup Waktu Membahas RUU Pemilu

  • Pemerintah terus menyempurnakan draf atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin masih ada cukup waktu untuk membahas RUU tersebut nantinya bersama DPR sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak pada pertengahan 2017 mendatang.

    “Tahapan (pemilu) baru (dimulai) pertengahan tahun depan. Kalau Oktober kita serahkan ke DPR, November ada waktu untuk fraksi di DPR dan parpol untuk membahas draf itu. Masih ada Desember separuh bulan, Januari, Februari, Maret, April (2017), lima bulan,” kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (18/10/2016).

    Saat ini, jelas Tjahjo, pemerintah terus merapikan draf RUU Pemilu sebelum diserahkan ke DPR serta meminimalisir gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga terus melakukan harmonisasi draf tersebut.

    Di sisi lain, lanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka RUU Pemilu itu nantinya harus dapat mengakomodir berbagai masukan dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik (parpol) dan kelompok masyarakat. Tak terkecuali, masukan-masukan dari para penyelenggara pemilu.

    Salah satu isu krusial yang terus disempurnakan dalam draf Pemilu itu terkait sistem pemilu, terbuka atau tertutup. Selain itu, ada juga pembahasan terkait alokasi kursi DPR dan daerah pemilihan (dapil) serta posisi parpol baru yang lolos verifikasi di Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

    Tjahjo berharap mudah-mudahan minggu ini draf RUU Pemilu sudah selesai.

    “Minggu ini kami yakin. Karena saya juga sebagai penanggung jawab dan pak Menkumham terus mengharmonisasikan. Kami bertanggung jawab mengapa kami membuat draf ini, pertimbangannya ini, aspirasi masyarakat ini, aspirasi parpol ini, aspirasi kelompok-kelompok masyarakat ini. Nanti terserah bapak Presiden memilih,” tutur Tjahjo.  

    Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan perbaikan draf RUU Pemilu terus dikoordinasikan bersama Setneg.

    “Waktu itu kita sudah kirim. Minggu lalu ada perbaikan, sedikit penyempurnaan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, RUU Pemilu yang kini sedang disusun pemerintah merupakan penggabungan (simplifikasi) dari tiga UU Pemilu, yakni UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Pemilu Presiden. RUU tersebut dinamai RUU Penyelenggaraan Pemilu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…