Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Pemilu Diminta Fokus dan Efektif

  • Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) untuk menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum ke DPR. Surpres Bernomor R-66/Pres/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 itu, sekaligus memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR.

    Menanggapi hal tersebut, Deputi Program Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khorunnisa Nur Agustyati, mengharapkan, proses pembahasan mesti dilakukan secara fokus, efektif, dan betul-betul mendengarkan aspirasi dari banyak stakeholder pemilu, terutama pemilih.

    "Selain itu, proses pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu ini mesti memperhatikan sungguh tujuan pemilu sebagaimana yang selalu disebutkan di dalam setiap Undang-undang (UU) Pemilu," ujar Khorunnisa di dalam keterangan persnya, Jumat (21/10).

    Khorunnisa mengatakan, penyerahan RUU yang jauh terlambat dari target awal ini tentu saja menjadi titik awal untuk menyusun regulasi Pemilu serentak 2019. Menurutnya, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU ini.

    "Tantangan pertama tentu saja soal waktu yang sangat sempit, ditengah banyak isu yang akan dibahas. Keadaan semakin rumit ketika banyak kepentingan yang berkelindan di dalam RUU Pemilu ini. Kondisi tersebut bisa diterima, karena memang yang akan saling berbenturan adalah kepentingan elit politik untuk merebut kuasa dalam Pemilu 2019," terang dia.

    Pemerintah dan DPR, kata dia, juga harus memperhatikan beberapa hal penting dari proses pemilu tersebut, seperti meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat, memperkuat sistem presidensil, dan melakukan pembenahan dan perbaikan partai politik.

    "Lebih dari itu, pendekatan utama yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah, penyusunan dan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk 2019 betul-betul berangkat dari evaluasi pemilu sebelumnya," tandas dia.

    Untuk bisa melakukan itu, lanjut Khorunnisa, Pemerintah dan DPR mesti dengan rendah hati untuk melakukan pembahasan secara terbuka, pasrtisipasitif, dan mendengar masukan penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dengan begitu, kata dia proses penyusunan RUU Penyelenggaraan pemilu akan tidak hanya terbelenggu dengan kepentingan politik pragmatis saja.

    "Karena membangun regulasi pemilu yang kuat, adalah salah satu fondasi utama untuk mewujudkan transisi demokrasi untuk pemilu serentak," ungkapnya.

    Disamping itu, proses pembahasan yang berlangsung secara tertutup menjadi salah satu hal yang mesti dihindari oleh Pemerintah dan DPR. Jika dilihat dari kecendrungan pada revisi UU Pilkada yang terakhir misalnya, waktu pembahasan yang mepet dan singkat membuat Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan secara tertutup dan nihil partisipasi dan masukan dari banyak kalangan.

    Sementara itu, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan, Presiden sebagai pengusul RUU ini mesti bersikap tegas sejak awal. Menurut Fadli, pilihan politik legislasi yang diinginkan presiden mesti betul-betul bisa diimplementasikan dan diperjuangkan oleh kuasanya di DPR.

    "Karena itu, kuasa Presiden di DPR, seperti Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenkum HAM harus benar-benar memperjuangkan politik legislasi yang diinginkan Presiden," kata Fadli.

    Salah satunya, lanjut Fadli, adalah bagaimana kuasa Presiden ini tetap mempertahankan sistem pemilu anngota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak atau proporsional daftar terbuka. Kalau pun nanti ada hal yang mesti dikompromikan dalam proses pembahasan di DPR, presiden mesti mendapat informasi yang utuh terkait hal itu.

    "Presiden juga mesti memberikan batasan yang jelas, sejauh mana kompromi itu bisa disetujui," pungkas Fadli.


    Files Download :

Related Posts