Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Draf RUU Pemilu dari Pemerintah Berisi 5 Sampai 6 Poin Krusial

  • Rancangan Undang-undang tentang Pemilu (RUU Pemilu) belum dibahas DPR karena drafnya belum diserahkan oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa tak perlu tergesa-gesa untuk menyerahkan draf tersebut.

    Tjahjo mengatakan draf tersebut sudah siap untuk diserahkan ke DPR. Namun, hal itu tidak perlu tergesa-gesa untuk dilakukan.

    "Kenapa tergesa-gesa? Kan enggak. Masih ada waktu lima bulan, enam bulan. DPR itu sekarang beda, loh. Kalau kerja 24 jam. Sampai jam lima subuh pun selesai," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

    Tjahjo juga mengatakan, DPR tidak perlu khawatir jika draf itu belum diserahkan. Karena masih ada banyak waktu dan isi dalam draf tersebut juga hanya mencakup lima-enam poin saja.

    "Hanya lima enam poin aja kok. Menurut saya, krusial. Lima-enam poin juga kami sudah merekam aspirasi masyarakat, sudah merekam apa yang diinginkan semua parpol, baik parpol yang sudah punya kursi di DPR maupun partai baru. Apa pun kan aspirasi mereka harus kita tampung," kata Tjahjo.

    Apa saja poin-poin tersebut?

    "Saya enggak mau mendahului ya. Karena kan belum Pak Presiden, ampres (Amanat Presiden). Mungkin ada poin yang harus segera diserasikan. Tapi yang penting antara Kemendagri, Kemenkum HAM, Setneg, Sekkab, termasuk KPU, Bawaslu sudah rapat kabinet, sudah kita disatukan," jelas Tjahjo.

    Tjahjo juga menjelaskan, dalam pembahasan terakhir di Istana, Presiden Jokowi memberi arahan agar RUU Pemilu tersebut bisa berlaku dengan dalam jangka waktu yang lama.

    "Ya dalam rapat kabinet terbatas. Prinsipnya arahan beliau bahwa harus jangka panjang. Jangan setiap saat diganti. Kedua memerhatikan apa yang sudah menjadi putusan MK, jangan sampai nanti timbul permasalahan yang digugat kembali ke MK," kata Tjahjo.

    "Ketiga aspirasi masyarakat harus ditampung. Kedaulatan parpol karena yang mengusulkan anggota DPRD, DPR, dan Presiden, juga harus ditampung. Kelima pasal atau ayat yang sudah bagus, ok, jangan dirombak. Yang belum sempurna, mengantisipasi pileg serentak segera diperbaiki. Saya kira itu saja. Karena masukan KPU sudah cukup bagus semua. Bawaslu DKPP juga sudah. Telaahan BIN juga sudah ada juga. Semua saya kira, waktunya cukup. Karena kalau ga salah Juni baru tahapan-tahapan mau dilaksanakan," tambah Tjahjo.


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts