Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Cuti Petahana Tidak Perlu Diperdebatkan

  • Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri menyebutkan bahwa ketentuan cuti bagi petahana dalam Pilkada seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. "Soal cuti petahana sudah bukan lagi isu yang harus diperdebatkan untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan," kata Syaiful di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

    Hal itu dikatakan oleh Syaiful ketika memberikan keterangan sebagai ahli dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pihak terkait dalam uji materi Undang Undang Pilkada yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Lebih lanjut Syaiful mengatakan bahwa tidak ada pilihan bagi calon petahana untuk tidak mengambil cuti, apalagi belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kewajiban cuti bagi calon petahana. "Apabila pilihan yang diambil akan ada sisi baik dan buruknya, bisa saja aturan cuti petahana ini dianulir akan berdampak baik bagi satu atau dua orang saat ini," kata Syaiful.

    Kendati demikian tidak ada jaminan hal itu akan membawa akibat positif bagi keseluruhan bangsa ini di masa mendatang, tambah Syaiful. Sebelumnya dalam sidang pendahuluan, Ahok berpendapat bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada merugikan hak konstitusionalnya sebagai Pemohon, karena dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti.

    Padahal selaku pejabat publik, Ahok menyatakan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya. Ahok berpendapat ketentutan Pasal 70 ayat (3) tersebut seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.

    Dengan demikian Pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

    Untuk itu Ahok meminta MK menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

    Sehingga apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.


    Files Download :

Related Posts