Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jika Bantuan Dana Cair, Mendagri Usul Ada Sanksi bagi Partai yang Kadernya Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan adanya sanksi bagi kader partai politik jika melakukan korupsi.

    Sanksi tersebut, kata dia, diberikan setelah pemerintah mampu memberikan bantuan keuangan yang maksimal kepada partai.

    "Misalnya, partai dibiayai secara penuh, tapi ada kadernya yang kena OTT (operasi tangkap tangan), partainya harus diberi sanksi. Misalnya di dapil anggota DPR itu dia tidak boleh ikut pemilu," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

    Tjahjo menuturkan, jika dilakukan secara masif, partai dapat dikenakan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu. Usulan tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

    Tjahjo berharap partai memberikan sanksi yang tegas jika kadernya melakukan korupsi atau tindakan yang merugikan nama baik partai.

    Selain itu, Tjahjo berharap terdapat regulasi yang disepakati pemerintah dan DPR agar partai melakukan psikotes sebelum mencalonkan kadernya. Hal itu, kata dia, bertujuan agar partai memilih calon yang tepat untuk dicalonkan.

    "Mulai dari presiden, pembantu presiden, DPR, dan DPRD hingga kepala daerah. Dengan hasil psikotes itu dapat diketahui mana yang tepat," ucap Tjahjo.

    Komisi II DPR dan pemerintah sebelumnya sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik.

    Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

    Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10/2016).

    Kesimpulan itu muncul setelah dalam rapat dengan agenda membahas pagu anggaran untuk Kemendagri di RAPBN Tahun 2017 itu, sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan rencana Kemendagri menaikkan bantuan keuangan bagi partai.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…