Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Demi Sukseskan Pilkada, Kepala Daerah Dilarang Mendagri ke Luar Negeri

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang para kepala daerah memenuhi undangan atau melakukan tugas ke luar negeri demi menyukseskan pilkada serentak 2017.

    "Tahun ini pejabat gubernur, wali kota, tidak akan kami izinkan kalau ada undangan atau tugas ke luar negeri, karena tugasnya untuk menyukseskan Pilkada dengan baik," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

    Tjahjo menyebutkan, selama hampir dua tahun ini pengajuan kunjungan ke luar negeri cukup banyak terjadi.

    Ia memaparkan, gubernur mengajukan izin ke luar negeri sebanyak 100 kali, dan wakil gubernur 26 kali. Bupati, lanjut Tjahjo mengajukan izin sebanyak 239 kali dan wakil bupati 56 kali.

    Sedangkan wali kota sebanyak 137 kali dan wakil wali kota 31 kali mengajukan izin ke luar negeri.

    "Termasuk izin pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota sebanyak 381 kali dan. Anggota DPRD kabupaten/kota 823. Totalnya 1.213 kali izin ke luar anggota DPRD itu mencapai 1.213 kali," ucap Tjahjo.

    Tjahjo menuturkan, pihaknya akan menyeleksi kunjungan ke luar negeri yang diminta oleh kepala daerah.

    Jika bertujuan memajukan daerah dan kerja sama daerah, kata dia, izin tersebut akan diberikan.

    "Tapi kalau yang tidak jelas akan bisa dihindari," ujar Tjahjo.

    Komisi Pemilihan Umum telah membuka tahapan pilkada sejak 3 Agustus 2016 dengan membuka pendaftaran bagi calon perorangan.

    Kemudian, pendaftaran pasangan calon dari partai politik pada 21 September hingga 23 September 2016. Untuk masa kampanye calon, KPU memilih tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

    Empat hari berselang, 15 Februari 2017, warga Ibu Kota akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…