Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mayoritas Responden Setuju Penyederhanaan UU Pemilu

  • Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei bertajuk Survei Opini Pakar Terkait Proses Pemilu, Undang-undang (UU) Pemilu, Pemilu Inklusif dan Uang dalam Politik. LSI menganalisis keinginan para pakar mengenai sejumlah konten yang diatur regulasi-regulasi pemilu.

    Peneliti LSI, Rizka Halida mengatakan, mayoritas responden survei setuju bahwa terdapat tumpang tindih di antara ketentuan pemilu. Karena itulah, responden berpendapat bahwa UU Pemilu disederhanakan menjadi satu.

    "Sebanyak 39 persen responden survei ini sangat setuju, 46 persen responden lain setuju menjawab bahwa Indonesia harus menyederhanakan empat UU Pemilu menjadi satu UU Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi dalam setiap UU yang berbeda tersebut, 13 persen tidak setuju dan 1 persen tidak jawab/tidak tahu,” kata Rizka saat memaparkan hasil survei di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (16/10).

    "Terdapat 32 persen responden sangat setuju bahwa UU Pemilu tunggal akan menciptakan sedikit permasalahan dibanding banyak UU, sedangkan 46 persen setuju, dan 1 persen tidak jawab/ tidak tahu, serta 20 persen lainnya tidak setuju."

    Rizka menyatakan, kurangnya penegakan hukum menjadi permasalahan paling banyak disebut atau 44,4 persen. Kemudian, tumpang tindih dan pengulangan dalam UU Pemilu (33,8 persen) lalu peraturan yang tidak jelas terkait proses pencalonan (23,6 persen).

    Sebanyak 64 persen responden berpandangan, DPR memberikan waktu yang kurang cukup bagi para pemangku kepentingan dan ahli untuk menganalisis serta memberi masukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

    "26 responden menyatakan bahwa tanpa atau dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan ahli, UU Pemilu tidak akan membawa perubahan yang berarti. Hanya 9 persen responden yang sebut DPR telah berikan waktu cukup, 1 persen responden tidak jawab/ tidak tahu,” tuturnya.

    Diketahui, survei dilaksanakan 8 Februari – 25 Maret 2016 di enam kota yaitu Banda Aceh (Aceh), DKI Jakarta, Jayapura (Papua), Medan (Sumatera Utara), Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Jumlah responden sebanyak 216 pakar mewakili akademisi, masyarakat sipil dan media. Responden diwawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih.

    Pengawasan kualitas hasil wawancara dilakukan secara acak kepada 15 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menghubungi responden mealui telepon. Dalam pengawasan itu, tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, terdapat tiga persoalan pokok mengenai UU Pemilu. Pertama, UU Pemilu bersifat temporer, hanya agregasi sesaat setiap menjelang pemilu. Kedua, representasi elite-elite yang berkuasa. Ketiga, independensi penyelenggara pemilu semakin tergerus.

    "Tiga corak ini kalau kita lihat, coba untuk dijawab dalam kodifikasi UU Pemilu. Paling tidak, kita mau hadirkan UU Pemilu yang melahirkan independensi, tidak dibuat temprorer," kata Donal.

    Dia menambahkan, UU Pemilu paling tidak digunakan untuk tiga kali pemilu agar hasilnya maksimal dan diterima publik.

    "Apa yang terjadi sekarang? UU Pemilu hanya sebagai representasi kepentingan parpol, yang bingung adalah masyarakat. Harusnya UU Pemilu itu jangka panjang dan tidak untuk kepentingan sesaat," imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Univeritas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani yang juga menanggapi survei mengatakan, sistem pemilu ternyata tidak menjadi fokus responden. "Dalam upaya perbaiki regulasi pemilu, banyak hal-hal yang harus diperhatikan,” katanya.

    Sedangkan, peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin menyoroti persoalan penguatan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    "Penguatan lembaga penyelenggara dan pengawas menjadi satu-satunya cara untuk tingkatkan performa dan tanggung jawabnya," katanya.

    "Berikan sanksi administrasi lebih kuat kepada Bawaslu. Misalnya pembatalan calon, hal ini ditakutkan parpol."


    Files Download :

Related Posts