Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sisa Waktu Singkat, RUU Penyelenggaraan Pemilu Harus Dibahas

  • Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada 2019. Namun, payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019 belum tersedia.

    Diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga Undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu tak kunjung diserahkan pemerintah kepada DPR. Padahal, tahapan Pemilu 2019 dilaksanakan 22 bulan sebelumnya. Apabila Pemilu 2019 digelar April 2019, tahapan sejatinya dimulai Juni 2017.

    "Jika berkaca dari Pemilu 2014, tahapan pemilu sudah dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, waktu relatif tersisa membahas draf RUU Penyelenggaraan Pemilu hanyalah delapan bulan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Kamis (13/10).

    Dia menuturkan, persiapan delapan bulan tersebut masih akan dipotong dengan agenda reses anggota DPR. Pada 2016, lanjutnya, tersisa dua kali masa reses lagi yakni Bulan akhir Oktober dan Desember2016. Masykurudin menambahkan, beberapa agenda politik dan pemerintahan pastinya akan membagi fokus pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

    "Saat ini tahapan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 2017 tengah berjalan sampai pemungutan suara 15 Februari 2017," imbuhnya.

    "Lalu ada rekapitulasi hingga awal Maret 2017. Setelah Maret 2017, akan berlangsung perselisihan hasil Pilkada 2017 hingga awal Mei 2017."

    Selanjutnya, dia menyatakan, tahapan Pilkada Serentak 2018 mesti segera dimulai. Sebab, pemungutan suara dilaksanakan Juni 2018.

    "Dua gelombang Pilkada Serentak 2017 dan 2018 yang masih tersisa tentu akan menyedot perhatian lebih, terutama Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Komisi II DPR. Oleh sebab itu, sulit untuk tidak mengatakan hal tersebut akan memperlambat laju pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu," katanya.

    Masykurudin mengemukakan, pemerintah dan DPR juga akan fokus dalam seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

    "Berdasarkan seluruh aktivitas politik dan pergantian anggota KPU dan Bawaslu, mengharuskan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa darurat," tegasnya.

    "Pembahasan RUU ini harus segera dimulai. Presiden Jokowi (Joko Widodo) mesti segera menyerahkan draf RUU ke DPR."


    Files Download :

Related Posts