Minggu, 24 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pemilu Masih dalam Tahap Kajian Pemerintah

  • Terkait usulan revisi Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu), dengan harapan dapat berlaku efektif dalam jangka panjang, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah masih mengkaji hal-hal yang diusulkan.

    "Masukan pemerintah ini yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menyangkut kepentingan nasional, memperkuat sistem pemerintahan presidensial ya harusnya cermat, hati-hati," kata Tjahjo saat akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Jokowi terkait reformasi hukum di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

    Menteri Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan, selain undang-undang berlaku untuk jangka panjang, revisi juga perlu mengutamakan aspirasi masyarakat umum dan memerhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Presiden, menurut Tjahjo, juga meminta Undang-Undang Pemilu nantinya lebih memerhatikan aspirasi dan kedaulatan partai-partai politik sebagai pengusung calon anggota DPRD, DPR, maupun calon presiden. 

    Selain itu, lanjut Tjahjo, Kementerian Hukum dan HAM beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mempertimbangkan sejumlah peraturan mengenai usungan calon dari partai politik baru serta sistem pemilihan dan jumlah kursi di daerah pemilihan.

    Namun demikian, dia juga mengatakan akan ada terdapat pertimbangan mengenai penyesuaian jumlah anggota DPR RI. Pemerintah juga akan melakukan rapat kabinet terbatas mengenai UU Pemilu tersebut pada pekan ketiga September 2016.

    Sebelumnya, pada Selasa (13/09), Presiden mengungkapkan revisi RUU Pemilu dilakukan untuk menyiapkan regulasi baru guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan.

    "Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah," ungkap Jokowi.

    Ketiga UU yang akan disatukan adalah UU Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta UU Penyelenggaraan Pemilu.


    Files Download :

Related Posts