Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Permendagri soal Cuti Sudah Diserahkan ke Daerah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) terkait cuti bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Permendagri tersebut diterbitkan pada 22 September 2016.

    “Permendagri itu juga sudah kami sampaikan ke seluruh biro pemerintahan daerah, termasuk para sekretaris daerah. Prinsipnya mengenai tata cara cuti,” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Kampanye Pilkada Serentak 2017 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Rabu (12/10).

    Menurutnya, kewajiban cuti diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) tentang Pilkada. “Semangat Pasal 70 ayat (3) ini agar kita ingin selenggarakan pilkada fair (adil). Semua kontestan posisinya sama, karena selama ini petahana sering kali memanfaatkan potensinya untuk pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, cuti kepada gubernur dan wakil gubernur (wagub) diberikan oleh Mendagri. Sedangkan cuti bupati, wakil bupati (wabup) serta wali kota dan wakil wali kota diberikan Mendagri melalui gubernur masing-masing.

    Dia menuturkan, cuti diberikan paling lambat 7 hari sebelum kampanye. “Persoalannya, dari beberapa kasus yang terjadi, ketika seorang gubernur kurang sreg dengan bupati, cenderung memperlambat, bahkan cenderung tak berikan. Dalam hal ini, Mendagri yang langsung berikan cuti,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, kekosongan otoritas jabatan kepala daerah akan diisi pelaksana tugas (plt). Pasalnya, petahana hanya berhalangan sementara. “Berbeda dengan pj (penjabat kepala daerah) yang diangkat karena petahana berakhir masa jabatannya,” jelasnya.

    Dia menyatakan, plt dapat menandatangani pengesahan APBD. “Tanda tangan perda (peraturan daerah) APBD, perda tentang perangkat daerah bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Plt bertanggung jawab kepada Mendagri,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017, disiapkan 40 plt. “Lima plt gubernur, 26 plt bupati dan sembilan plt wali kota. Dari 40 ini, kurang lebih 21 di antaranya juga akan mengakhiri masa jabatan terdiri atas empat gubernur, 15 bupati dan dua wali kota,” ungkapnya.

    “Masa tugas plt berakhir ketika 11 Februari 2017. Terkait adanya kurang lebih 21 yang habis masa jabatan, makanya masa jabatan plt habis begitu pj ditunjuk. Apakah si plt jadi pj? Tergantung usulan nantinya," kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…