Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Dibahas Tingkat Pansus

  • Komisi II DPR mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Sebab, ruang lingkup pembahasan begitu luas, apalagi RUU itu nantinya digunakan untuk Pemilu 2019. Diketahui, pada Pemilu 2019, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden berlangsung bersamaan.

    “Dibentuk Pansus saja, meskipun Komisi II yang koordinatornya. Harus Pansus, karena yang dibahas besar sekali tidak sedikit,” kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pedoman Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017 di Ruang Sidang Utama Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (11/10).

    Dia menyatakan, saat ini pihaknya belum dapat membentuk Pansus. Sebab, pihaknya masih menunggu surat amanat presiden (ampres) terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. “Sekarang belum bisa kita bentu Pansus, ampresnya belum turun. Mudah-mudahan tidak lama lagi,” ujar politikus Partai Golkar ini.

    Dia menambahkan, pihaknya akan terus meminta ampres segera diserahkan. “Katanya sudah beliau (Presiden Joko Widodo) tanda tangan. Katanya Setneg (Sekretariat Negara) sedang sinkronisasi,” imbuhnya.

    RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    “Saya enggak tahu kenapa pemerintah belum serahkan ampres, apa ada tarik menarik di pemerintah. Pemerintah kan banyak partai (pendukung), banyak tarik menarik kepentingan. Tapi, mudah-mudahan keterlambatan dimaksudkan lebih ingin sempurna dan baik,” kata Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria.

    Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah masih mengkaji beberapa hal terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. Ditegaskan, kecermatan merupakan keniscayaan. “Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, menyangkut kepentingan nasional, memperkuat sistem pemerintahan presidensial ya harusnya cermat, hati-hati,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10).


    sumber http://www.beritasatu.com/politik/391999-ruu-penyelenggaraan-pemilu-dibahas-tingkat-pansus.html"> beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…