Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Dinilai Belum Beranjak dari Berhala Identitas

  • Pengamat politik dari Indonesian Institute for Develompment dan Democracy (Inded), Arif Susanto, mengemukakan, nilai kompetitif suatu pemilihan umum (Pemilu) mestinya terletak pada pertarungan ide di antara para kandidat.

    "Politik mestinya menyediakan sarana mediasi konflik. Ironis bahwa hampir setiap kali menjelang Pemilu kita disuguhi permusuhan yang cenderung membelah masyarakat. Tidak saja gagal memainkan peran sebagai mediator di antara perbedaan dalam masyarakat, para elite kerap memindahkan konflik dalam kontestasi jabatan menjadi konflik di antara masyarakat," kata Arif di Jakarta, Selasa (11/10).

    Riuhnya isu penistaan agama, lanjut dia, menunjukkan para kandidat dan pendukungnya belum beranjak dari persoalan paling primordial dalam kehidupan sosial, yaitu berhala identitas. "Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa mereka belum memiliki suatu rencana cerdas untuk menghidupkan suatu diskusi publik," kata Arif.

    Arif berharap, Pilkada Jakarta kali ini mulai bergeser ke arah yang lebih baik. Tanpa melupakan asal-usul identitas, para kandidat mesti berjuang memperebutkan hati rakyat lewat sodoran ide-ide alternatif. "Demikian pula para pendukung mestinya memerhatikan etika komunikasi dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka," paparnya.

    Lewat diskusi publik yang berfokus pada pencermatan atas alternatif tawaran para kandidat, lanjut Arif, esensi permusyawaratan rakyat kiranya terjaga dalam Pemilu. Tidak saja Jakarta, kata dia, negeri ini harus dapat keluar dari pertentangan tidak produktif untuk mempersoalkan kebhinnekaan.

    "Saya mengapresiasi permintaan maaf Ahok, meskipun dapat dikatakan bahwa itu terlambat. Mestinya dia tidak perlu menunggu kasus ini membesar menjadi perselisihan. Pada sisi lain, saya menyayangkan bahwa kandidat lain tidak cukup aktif mengkomunikasi perlunya saling menghargai. Akhirnya, ini adalah suatu pelajaran bagi setiap kandidat untuk tidak mempertentangkan perbedaan identitas, melainkan mempertarungkan perbedaan gagasan," jelas Arif.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…