Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Tak Kunjung Ramah dengan Perempuan

  • Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Permilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai kontestasi Pilkada tak kunjung ramah dengan perempuan termasuk pilkada serentak 2017. Berdasarkan data yang dihimpun Perludem, pilkada serentak 2017 setidaknya akan diikuti oleh 7,16 persen perempuan.

    "Ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah. Angka ini melanjutkan tren minimnya perempuan di pilkada," ujar Titi di Jakarta, Senin (10/10).

    Jika dibanding dengan pilkada serentak 2015, kata dia persentase perempuan bakal calon menurun 0,31 persen dari 7,47 persen menjadi 7,16 persen. Di dilkada serentak 2015, ada 123 perempuan dari 1646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

    Sebagaimana data pada Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu (8/10), tercatat 25 perempuan mendaftar sebagai calon kepala daerah dari total 335 yang mendaftar. Dua orang perempuan mendaftar jadi calon gubernur: dua orang perempuan mencalonkan diri jadi gubernur: Hana Hasanah Fadel di Gorontalo dan Irene Manibuy di Papua Barat. Tujuh perempuan mendaftar jadi calon wali kota, dan 16 orang mendaftar sebagai calon bupati.

    Sementara itu, 23 perempuan mendaftar sebagai calon wakil kepala daerah dari total 335 yang mendaftar. Dua orang perempuan mencalonkan diri jadi wakil gubernur: Sylviana Murni di DKI Jakarta dan Enny Anggraeny Anwar di Sulawesi Barat. Lima perempuan mencalonkan diri jadi wakil wali kota dan 16 orang mencalonkan diri jadi bupati.

    "Panggung pilkada tak kunjung ramah bagi perempuan. Menurunnya jumlah perempuan dapat disinyalir sebagai akibat dari makin ketatnya syarat pencalonan," tandas Titi.

    Dalam UU No.10/2016 tentang Pilkada mengatur syarat pencalonan kepala daerah jalur partai menyertakan syarat minimal kepemilikan kursi DPRD 20 persen atau perolehan suara partai atau koalisi partai pengusung sebesar 25 persen berdasarkan pemilu legislatif.

    Sementara untuk jalur perseorangan, syaratnya kian berat. Pasal 41 UU No. 10/2016 punya tambahan syarat: jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. Melalui Pasal 41, ketentuan sebaran ini berlaku berdasar jumlah kecamatan di pilkada kabupaten/kota.

    "Apalagi, tak ada tindakan khusus sementara atau affirmative action sebagaimana ada di pemilu legislatif bagi perempuan yang hendak berlaga di ajang pemilihan eksekutif daerah ini," ungkap dia.

    Profil demografis

    Meskipun proporsi keikutsertaan perempuan rendah, kata Titi profil demografis para perempuan calon tersebut tak bisa dipandang remeh. Perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bertarung di hampir semua region, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    "Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, sebanyak 48 perempuan itu bertarung di 38 wilayah yang tersebar di 26 kabupaten, 8 kota, dan 4 provinsi," tuturnya.

    Berdasarkan data Perludem, jika dibagi berdasarkan gugus pulau, maka gugus pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Maluku merupakan gugus pulau dengan proporsi perempuan tertinggi. Di gugus pulau Kalimantan ada 6 perempuan dari 38 terdaftar (15,79 persen). Di gugus pulau Jawa, ada 12 perempuan dari 86 terdaftar. Di gugus pulau Sulawesi ada 6 perempuan dari 80 terdaftar (7,50 persen) dan di gugus pulau Maluku ada 3 perempuan dari total 40 orang terdaftar.

    "Di gugus pulau Kalimantan, ada 6 perempuan dari 19 orang terdaftar (31,58 persen). Di gugus pulau Jawa, ada 12 perempuan dari 42 orang terdaftar (26,19 persen). Di gugus pulau Sulawesi, ada 6 perempuan dari 40 orang terdaftar. Di gugus pulau Maluku, ada 3 perempuan dari total 20 orang terdaftar. Sementara gugus pulau Papua; Sumatera; serta gugus pulau Bali dan Nusa Tenggara angka proporsi perempuannya berturut-turut adalah 6,73 persen; 4,45 persen; dan 3,33 persen," terang dia.

    Perempuan dan dukungan partai

    Ada 40 perempuan calon kepala daerah yang diusung oleh partai untuk mengikuti Pilkada Serentak 2017. Perempuan calon kepala daerah terdaftar rata-rata didukung oleh 37,21 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tiga perempuan yang mengantongi dukungan tertinggi dari perempuan calon kepala daerah lain adalah Karolin Margret Natasa, Pahima Iskandar, dan Idza Priyanti.
    Karolin Margret Natasa, calon bupati Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, mengantongi dukungan sebanyak 91,43 persen kursi DPRD (32 dari 35 kursi). Berpasangan dengan Herculanus Heriadi, ia didukung oleh partai NasDem, PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

    Pahima Iskandar, calon wakil wali kota Sorong, mengantongi dukungan 90 persen kursi DPRD (27 dari 30 kursi). Menjadi wakil dari calon wali kota Lamberthus Jitmau, ia didukung oleh Partai NasDem, PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Hanura.

    Idza Priyanti, calon bupati Kabupaten Brebes, mengantongi dukungan 78 persen kursi DPRD (39 dari 50 kursi). Berpasangan dengan Narjo, ia didukung oleh Partai PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Partai Hanura.

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) jadi partai terbanyak yang tergabung dalam koalisi partai yang mengusung perempuan calon kepala daerah. PKB tercatat mendukung 18 perempuan calon kepala daerah. Sementara PDIP dan PAN mengusung 17 perempuan calon kepala daerah.

    PKB mengusung empat perempuan pada Pilkada Provinsi, dua belas perempuan pada Pilkada Kabupaten, dan dua perempuan pada Pilkada Kota. PDIP mengusung dua perempuan pada Pilkada Provinsi, sebelas perempuan pada Pilkada Kabupaten, dan empat perempuan pada Pilkada Kota. Sementara PAN mengusung dua perempuan pada Pilkada Provinsi, tiga belas perempuan pada Pilkada Kabupaten, dan dua perempuan Pada Pilkada Kota.

    Latar belakang perempuan kepala daerah

    Perludem melakukan pemetaan terhadap latar belakang 48 perempuan yang mendaftarkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Latar belakang ini dikategorisasi dalam petahana, jaringan kekerabatan, kader partai, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, figur popular, pengusaha/pebisnis, anggota LSM/Ormas, mantan anggota TNI/Polri/PNS, serta mantan kepala daerah.

    Latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh mantan anggota DPR/DPD/DPRD, kader partai, dan perempuan dengan jaringan kekerabatan.

    Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi perempuan masih tersandera kepentingan partai yang pragmatis. Perempuan berlatar belakang legislator, misalnya, telah mengumpulkan kekuatan politik yang dimilikinya saat ia menjadi anggota legislatif. Kemudian perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat dimana ia bertugas sebagai anggota legislatif. Hal ini membuat perempuan mantan anggota legislatif mempunyai elektabilitas yang tinggi.

    Namun, partai tak melihat konsolidasi politik perempuan. Partai yang pragmatis lebih melihat elektabilitas. Partai hanya memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih, tidak melihat perempuan atau laki-laki. Ini dapat juga dilihat dengan banyaknya perempuan dengan jaringan kekerabatan yang dicalonkan menjadi kepala daerah.

    Fakta ini mencerminkan sempitnya basis rekrutmen partai. Perempuan jadi perpanjangan kuasa dari para elit politik. Pilihan partai pada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan berpotensi melanggengkan politik dinasti dan politik transaksional. Fenomena kekerabatan juga cenderung membuka intervensi politik dan menghilangkan otonomi perempuan akibat adanya pertalian dengan elit politik berkuasa.

    Partai dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan hanya mempertimbangkan elektabilitas tinggi tetapi mulai mencalonkan perempuan yang berkualitas.nPartai memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas.

    Kualitas perempuan bisa ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan untuk hadir dalam struktur pengurus harian serta terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan internal partai.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…