Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tak Taat Hukum, Mendagri Siap Berikan Sanksi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) harus taat hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila tidak, maka akan diberikan sanksi tegas.

    Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Mendagri, Tjahjo menyatakan sudah menandatangani puluhan surat sanksi yang diberikan kepada jajaran PNS di pusat dan daerah serta Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

    “Selama hampir dua tahun saya sebagai Mendagri ini sudah menandatangani surat-surat sanksi yang diajukan oleh saudara Sekjen,” kata Tjahjo saat melantik 163 pejabat eselon III, IV, dan pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Jumat (7/10/2016).

    Tjahjo mengatakan, total surat sanksi yang telah ditandatanganinya selama ini sebanyak 96 surat. Sanksi itu diantaranya diberikan kepada sekitar 24 PNS Kemendagri, 27 jajaran Pemda, 6 anggota DPRD Provinsi, dan 39 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam, baik pelanggaran pengelolaan keuangan negara maupun pelanggaran disiplin.

    Bentuk sanksi yang diberikan, jelas Tjahjo, bermacam-macam pula. Mulai dari penurunan pangkat, tidak mendapatkan jabatan, hingga diberhentikan dengan tidak hormat.

    Selain surat sanksi, lanjutnya, dia juga telah menandatangani sekitar 40 an surat persetujuan cerai dari PNS di lingkungan Kemendagri.

    “Ada 92 (surat sanksi) plus 40-an (surat persetujuan) yang melakukan cerai,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…