Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jadi Tim Kampanye, Pejabat Negara Harus Cuti

  • Pasangan calon dan partai politik pengusung sudah membentuk tim pemenangan atau tim kampanye masing-masing. Tim kampanye ini akan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Di antara tim sukses pasangan calon (paslon) ini, ada beberapa nama pejabat negara.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Riskiyansyah mengungkapkan bahwa tak menjadi masalah jika pejabat negara masuk menjadi tim sukses paslon tertentu. Menurut dia, tidak ada larangan bagi pejabat negara untuk ikut kampanye.

    "Yang tidak boleh berkampanye itu adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kalau pejabat negara boleh. Kalau memang masuk (tim kampanye), ya pejabat negara bisa berkampanye," ujar Ferry di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (5/10).

    Jika pejabat negara menjadi tim kampanye atau tim sukses, kata Ferry, maka pejabat negara harus cuti di luar tanggungan negara. KPU di setiap daerah, kata dia, akan memantau dan meneliti keterlibatan pejabat negara ini.

    "Diatur (di PKPU juga). Jadi yang tidak boleh itu banyak. Kalau misalnya ada pejabat negara yang akan melakukan kampanye, dia harus cuti di luar tanggungan," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…