Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Tinggal Menunggu Ampres

  • Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Saat ini, draf RUU itu tinggal menunggu keluarnya Amanat Presiden (Ampres) agar bisa segera diajukan ke DPR untuk dibahas bersama.

    “Sudah selesai, tinggal menunggu Ampres, kami serahkan ke DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

    Tjahjo mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman agar pembahasan awal RUU Penyelenggaraan Pemilu digelar sebelum reses anggota DPR pada 28 Oktober mendatang. Targetnya, paling lambat Februari 2017 RUU sudah disahkan karena tahapan Pemilu 2019 rencananya akan dimulai pada Juni 2017.

    “Sudah, sudah sepakat dengan Pak Rambe bahwa sebelum reses 28 Oktober sudah ada pembahasan awal,” kata Tjahjo.

    Terkait sejumlah isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu, lanjut Tjahjo, juga sudah dikomunikasikan dengan para pimpinan partai politik (parpol). Diantaranya, soal sistem pemilu, sisa suara, ambang batas perolehan suara parlemen atau parliamentary threshold (PT), dan lainnya.

    Tjahjo pun berharap RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa tuntas dibahas bersama DPR awal tahun depan. “Mudah-mudahan,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…