Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada 2017, Mendagri Ajak Masyarakat Lawan Praktik Politik Uang

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat melawan berbagai jenis praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar pada Februari 2017 mendatang.

    "Pada Pilkada serentak, yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara termasuk, di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu bersifat provokatif yang membahayakan persatuan dan kestauan bangsa," kata Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9).

    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada serentak akan digelar di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sebanyak 153 pasangan calon yang mendaftar, terdiri atas tujuh pasangan calon pada pemilihan gubernur, 18 pemilihan wali kota, dan 76 pemilihan bupati.

    Mendagri mengatakan, pemerintah telah meminta Kepolisian serta Kementerian Komunikasi dan Informatia (Kominfo) mengusut tuntas siapa pun yang menyebarkan lewat media sosial (medsos) pesan-pesan yang sifatnya provokatif dan menganggu stabilitas daerah.

    “Pilkada ini harus aman, demokratis,” tegasnya.

    Dia juga mengingatkan para pasangan calon gubernur, wali kota, dan bupati agar tidak menjadikan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk menebar kebencian.

    "Tidak boleh. Kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat mempunyai pilihan politik, nurani, dan sikap politik untuk memilih calon yang sesuai hati nurani,” katanya.

    Terkait Pilgub DKI Jakarta, Mendagri mengimbau masyarakat berpikir logis dengan mengedepankan pemahaman bahwa Jakarta adalah ibu kota negara yang membutuhkan pemimpin amanah dan cepat mengendalikan berbagai hal.

    "Jangan berpikir A1, A2, A3. Harus berpikir Jakarta sebagai ibu kota yang strategis perlu pemimpin yang amanah, pemimpin yang cepat mengendalikan berbagai hal yang ada," katanya.

    Disebutkan, terdapat sejumlah kelompok yang kini berusaha menebarkan isu-isu berbau SARA dan bernada provokatif di Jakarta.

    "Ada. Kepolisian sudah mempunyai datanya, termasuk BIN. Kami terus berkomunikasi dengan Kepolisian, BIN, dan Bawaslu. Dan, yang penting jangan sampai ada politik uang. Itu bisa merusak demokrasi," ujar Mendagri.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…