Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada 2017

  • Meskipun masih beberapa bulan lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2017.

    "(harapan) satu, netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kedua, koordinasi dengan seluruh aparat keamanan di daerah, khususnya intelejen, agar ada deteksi dini. Begitu timbul riak, segera dimatikan, segera dikomunikasikan. Aparat keamanan juga jangan sebatas sesama aparat keamanan, tapi juga menggalang tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9).

    Menurut Tjahjo, akan ada sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral dalam proses pilkada serentak 2017. Sanksi tersebut, salah satunya adalah pemberhentian dari jabatannya atau penurunan jabatan.

    "Saya kira dengan MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pokoknya begitu ada pejabat yang aktif dan terlibat dan ketahuan, ada bukti, langsung sanksi. Bisa dicopot, penurunan pangkat dan sebagainya," ungkap Tjahjo.

    Harapkan Keikutsertaan Masyarakat

    Lebih lanjut, Tjahjo mengharapkan masyarakat bisa ikut serta dalam pilkada tahun 2017, yang akan dilakukan secara serentak di 101 daerah. Dalam artian, menggunakan hak pilihnya. Khususnya, untuk masyakarat Jakarta.

    "Memang target KPU (Komisi Pemilihan Umum) DKI baru positif, merasa yakin lebih kurang 70 persen masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Mudah-mudahan ya, karena kan hari (pencoblosannya) hari Rabu. Hari Rabu kan hari, di mana mau lari sulit. Ini salah satu opsi dari KPU agar masyarakat meluangkan waktu menggunakan hak pilihnya," ujar Tjahjo.

    Kemudian, lanjutnya, masyarakat tidak terpancing pada isu yang mengarah pada sara (suku, agama, ras, antargolongan).

    Seperti diketahui, tahun 2017 akan digelar pilkada secara serentak di 101 wilayah. Dengan pikada terbesar ada di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…