Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Raja Gowa Curhat ke Dirjen Polpum, Mendagri Minta Dikaji Secara Cermat

  • Raja Gowa Andi Maddusila Andi Idjo menghadap Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo di ruang kerjanya, Jumat (16/9/2016). Andi ditemani perwakilan raja-raja se-Nusantara.

    Kedatangan Andi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Kemendagri tidak lain curhat soal keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa tentang Lembaga Adat Daerah (LAD). Perda ini dinilai pihak kerajaan dapat menimbulkan konflik horisontal di tengah masyarakat dan diminta untuk dibatalkan.   

    “Intinya kami masyarakat Gowa berharap Perda ini dibatalkan. Jangan sampai perda ini akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga stabilitas di Gowa menjadi tidak baik,” kata Andi kepada wartawan seusai bertemu Dirjen Polpum.
    Andi pun berharap dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah ada keputusan pembatalan Perda LAD oleh Kemendagri.

    “Tapi intinya kami menunggu sikap Kemendagri,” tuturnya.

    Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/9/2016) mengatakan, persoalan Perda LAD di Kabupaten Gowa itu perlu dikaji secara cermat. Bupati Gowa sendiri sudah memberikan penjelasan melalui short message service (SMS) kepada Mendagri terkait keberadaan Perda tersebut. Di sisi lain, keturunan Raja Gowa juga sudah datang ke Kemendagri menjelaskan masalah yang terjadi dan diterima Dirjen Polpum.

    “Soal Gowa perlu cermat, apa yang sebenarnya terjadi. Bupati Gowa kirim SMS panjang ke saya, detil menceritakan permasalahan,” tulis Tjahjo dalam pesan singkatnya melalui layanan WhatsApp.

    Sebelumnya, Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu persoalan Perda LAD di Gowa tersebut bersama Biro Hukum dan Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Kemendagri juga masih menunggu langkah pihak kerajaan yang rencananya akan bersurat ke gubernur untuk pembatalan Perda tersebut. Nanti akan dilihat seperti apa sikap dan langkah gubernur.

    Bila nanti gubernur tidak bisa mengambil sikap terkait Perda tersebut, lanjut Soedarmo, maka pemerintah pusat akan turun tangan. Jika Perda-nya dilihat ada indikasi tidak sesuai dengan aturan soal lembaga adat, maka tentu akan dievaluasi.

    “Kan kita lihat dulu kan. Kita juga tidak bisa langsung begitu saja (membatalkan Perda). Ada mekanismenya. Terus, mereka juga ke Ombudsman,” ujar Soedarmo.


    Files Download :

Related Posts