Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Seskab Sebut Enam Poin Dimintakan Saran ke Presiden dalam RUU Pemilu

  • Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk diserahkan dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    "Ya diberikan dong (draft RUU Pemilu ke DPR). Draf pemerintah ada tapi itu pilihannya nanti pasti peristiwa politik," kata Pramono yang ditemui usai membuka sosialisasi tax amnesty pada jajarannya, Kamis (15/9).

    Namun, Pramono tidak menjabarkan isi draft RUU Penyelenggaraan Pemilu yang telah disiapkan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

    Dia hanya mengungkapkan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar Selasa (13/9) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan 13 poin yang perlu mendapat arahan dan solusi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    "Dari 13 poin itu mengerucut menjadi enam. Ada beberapa isu yang kemudian memang domainnya memang bukan domain pemerintah. Misalnya, pertama berkaitan dengan sistem pemilu apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau terbuka terbatas. Ini kan keputusannya bukan lagi keputusan benar salah. Ini jadi pilihan politik dari fraksi-fraksi yang ada di DPR," ungkap Pramono.

    Kedua, lanjut, Pramono mengenai ambang batas parlemen (parliamentary treshold) yang dulu 3,5 persen. Muncul pertimbangan untuk tetap 3,5 persen, menjadi 2,5-3 persen, atau bahkan ditingkatkan menjadi 5 persen. Ketiga, mengenai metode yang akan digunakan untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Keempat, mengenai partai politik baru, dalam kaitannya tentang pencalonan presiden.

    Kelima, mengenai penggunaan ambang batas. Mengingat, dalam pemilu 2019, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak mungkin ambang batas tahun 2019 yang digunakan.

    Tetapi, secara tidak langsung, Pramono mengatakan bahwa keputusan mengenai RUU Penyelenggaraan Pemilu tergantung dari proses politik di DPR. Apalagi, dalam UU tersebut lebih banyak kepentingan partai politik.

    Untuk diketahui, belum ada hasil yang pasti terkait draft RUU Penyelenggaraan Pemilu. Meskipun, Mendagri menjanjikan bahwa draf UU tersebut akan diserahkan ke DPR RI, pada akhir September 2016.

    Ditemui usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9), Tjahjo mengatakan sejumlah poin usulan pemerintah masih menunggu tanggapan atau respon dari DPR RI. Di antaranya, mengenai aturan apakah partai baru bisa mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), mengenai parliamentary threshold, presidential threshold, sistem perhitungan suara, daerah pemilihan (dapil).

    Meskipun, ungkapnya, pemerintah akan menggelontorkan usulan Presidential Thresholdsebesar 20-25 persen dan Parliamentary Threshold sebesar 3,5 persen, kepada DPR untuk dibuka pembahasan lebih lanjut.

    Kemudian, diungkapkan Tjahjo dalam usulan pemerintah mengenai pemilu legislatif (pileg) jelas, yaitu menggunakan sistem kombinasi terbuka terbatas. Dengan tujuan, mengakomodir keinginan masyarakat, yaitu terbuka dan mengakomodir keinginan parpol, yaitu tertutup.

    Sistem terbuka terbatas yang dimaksud adalah masyarakat berhak mengetahui calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai politik (parpol), sehingga parpol bisa mempersiapkan kader terbaiknya. Tetapi, di sisi lain. parpol berhak menentukan nomor urut calon tersebut.

    "Saya sekjen partai misalnya, calon nomor satu. Mendadak yang nomor urut 5 suaranya terbanyak, yang jadi nomor 5. Tetapi nanti kalau ditemui yang nomor 5 ini money politik, partai berhak menggagalkan sepanjang ada bukti melakukan money politic dan main curang. Partai bisa menentukan siapa ranking kedua suara terbanyak, sehingga kedaulatan partai juga terjamin karena mengusung kadernya. Tetapi, juga hak masyarakat menilai wakilnya juga sama. Jangan sampai model dropping, orang yang tidak tahu suatu daerah tetapi menjadi wakil rakyat dari sana. Meskipun, partai punya hak mau menugaskan calonnya di manapun," jelas Tjahjo.

    Kemudian, lanjut Tjahjo, pemerintah mengusulkan agar aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu di Aceh dan Papua disatukan. Dengan tujuan, tidak menimbulkan masalah karena Pileg dan Pilpres diselenggaran serentak di tahun 2019.

    Demikian juga, ungkapnya, menghindari tumpang tindih dan berbeda keputusan maka pemerintah mendorong agar ada satu kewenangan terkait sengketa hasil pemilu yang sebelumnya terpisah di berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    "Bawaslu juga sama kewenangannya ditingkatkan sejauh mana, jangan sampai nanti MA, PTUN, DKPP, bawaslu, MK bisa berbeda-beda (keputusan). Supaya ada kepastian," ujarnya.

    Selanjutnya, Tjahjo mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan pemilu menggunakan sistem e-votting (pemilihan elektronik). Dengan maksud, mengeliminasi potensi berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

    Seperti diketahui, mengakomodasi putusan MK tahun 2013 yang memerintahkan pemilihan presiden dan wapres serta pemilihan legislatif diselenggarakan serentak, pemerintah menyiapkan draft RUU Penyelenggaraan Pemilu, di mana bentuk penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Namun, memasuki pertengahan bulan September 2016, draft RUU tersebut belum juga diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Padahal, tahun 2017, persiapannya sudah harus dimulai.


    Files Download :

Related Posts