Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Minta RUU Pemilu tak Terperangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek

  • Membuka Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar UU tersebut tidak hanya mengakomodir kepentingan politik jangka pendek semata. Sebaliknya, memastikan pemilu serentak 2019 berjalan secara jurdil (jujur dan adil).

    "Saya juga minta diperhatikan agar dalam pembentukan UU Pemilu yang baru ini, tidak terjebak pada perangkap kepentingan politik jangka pendek. Harus dipastikan bahwa UU Pemilu bisa menjamin proses demokrasi berjalan demokratis, jujur, dan adil," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/9).

    Selain itu, dia juga meminta agar rumusan setiap pasal lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang akhirnya akan menyulitkan penyelenggara pemilu. "Saya minta dalam RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah, substansinya harus betul-betul menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah, yaitu UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wapres, serta UU Penyelenggaraan Pemilu," tegasnya.

    Kemudian, dalam penyusunannya diminta tidak hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan serentak, melainkan penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktik pemilu sebelumnya, baik dari sisi teknis penyelenggaran, tahapan pemilu, tata kelola penyelenggaraan pemilu sampai dengan pencegahan praktik politik uang.

    Perkuat Sistem Presidensial
    Tak lupa, Presiden Jokowi menekankan bahwa UU Pemilu ke depannya bisa jadi instrumen untuk penyederhanaan sistem kepartaian, sehingga mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel, serta memperkuat sistem presidensialisme.

    "Untuk itu, pilihan mengenai sistem pemilu, ambang batas parlemen, sistem pencalonan presiden dan wapres, penataan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi harus betul-betul dikalkulasi secara matang sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel," katanya.

    Berdasarkan pengamatan, ratas diikuti sejumlah menteri di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    Seperti diketahui, mengakomodasi putusan MK tahun 2013 yang memerintahkan pemilihan presiden dan wapres serta pemilihan legislatif diselenggarakan serentak, pemerintah menyiapkan draft RUU Pemilu, di mana bentuk penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Namun, memasuki pertengahan bulan September 2016, draf RUU tersebut belum juga diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Padahal, tahun 2017, persiapannya sudah harus dimulai.


    Files Download :

Related Posts