Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pemilu Butuh Konsensus Politik

  • Revisi Undang-Undang Pemilu yang akan mengakomodasi tiga undang-undang, yakni UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu, membutuhkan konsensus atau kesepakatan politik agar pembahasannya dapat cepat diselesaikan.

    Tanpa sebuah konsensus politik, revisi UU Pemilu akan berakkhir pada perdebatan panjang yang memakan waktu dan membawa kerugian, yaitu menyebabkan berkurangnya persiapan Pemilu 2019 yang akan berakibat pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

    Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember (Unej) Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa konsensus politik yang dibutuhkan adalah semangat para partai beserta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan kelompok.

    Bayu menekankan bahwa UU Pemilu berkaitan dengan kepentingan banyak pihak dalam berkompetisi meraih kekuasaan, sehingga revisi UU Pemilu hendaknya tidak hanya bisa dimaknai sebagai dokumen hukum semata, melainkan juga sebagai wujud konsensus politik yang dimaksud.

    Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember itu mengingatkan, secara umum, UU Pemilu pada dasarnya mengandung beberapa isu krusial yang akan menguras energi besar dalam pembahasannya karena sangat berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, seperti partai-partai, Presiden, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maupun perorangan yang akan maju menjadi calon anggota legislatif.

    Beberapa isu krusial, di antaranya adalah syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, yaitu apakah terdapat perlakuan yang sama terkait syarat verifikasi faktual bagi partai politik lama maupun partai politik baru.

    Berikutnya, terkait sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, yakni apakah menggunakan sistem proporsional tertutup seperti digagas oleh partai besar, atau proporsional terbuka terbatas, atau justru tetap seperti saat ini, yaitu proporsional terbuka dengan suara terbanyak.

    Kemudian, mengenai ambang batas parlemen atau parlementary treshold yang diperkirakan juga akan menimbulkan perdebatan panjang. Pasalnya, partai politik besar dengan alasan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan penguatan sistem presidensial, cenderung menginginkan kenaikan besaran parlementary threshold. Sementara itu, partai politik menengah dan kecil justru menginginkan angkanya tetap seperti pada Pemilu 2014.

    Mekanisme Pemilihan Presiden

    Isu krusial lainnya, lanjut Bayu, adalah terkait pemilihan Presiden yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislative, yang akan merupakan pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia.

    Dia menilai kemungkinan akan timbul pertanyaan, apakah Pilpres 2019 juga memerlukan adanya presidensial threshold, atau syarat perolehan suara di pemilu atau kursi di parlemen, sebagai syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

    Jika presidensial threshold diberlakukan, timbul pertanyaan baru, yaitu hasil pemilu Legislatif mana yang dapat digunakan sebagai dasar. Sebab, penyelenggaraan pilpres dan pemilu legislatif 2019 dilakukan serentak.

    Selain itu, bagaimana dengan nasib partai politik yang baru menjadi peserta pemilu, apakah akan diberikan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wapres , atau harus bergabung dengan partai yang telah lebih dulu ada.

    Bayu menilai, isu pilpres tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal.

    Karena itu, revisi UU Pemilu mesti mengatur batasan jumlah partai politik yang bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden agar seorang calon Presiden nantinya tidak ‘memborong’ dukungan semua partai. Selain itu, terkait peluang memberikan sanksi bagi partai politik yang tidak mengajukan Capres dan Wapres.

    Yang terpenting, kata dia, revisi UU Pemilu harus mengantisipasi munculnya calon Presiden dan Wakol Presiden tunggal dengan mempersiapkan model sistem pemilihannya agar tidak terjadi kebuntuan konstitusional. Sebab, UUD 1945 tidak mengatur sistem pemilihan dengan calon tunggal dalam pilpres.

    Lebih jauh, Bayu memandang bahwa revisi UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dengan wacana pembentukan Mahkamah Kehormatan Pemilu sebagai pranata yang akan difungsikan untuk melaksanakan peradilan proses tahapan pemilu, pasangan calon, penyelenggara, dan parpol secara cepat, tuntas dan berkepastian.

    Mahkamah Kehormatan dan Target

    Pembentukan Mahkamah Kehormatan Pemilu memerlukan pembahasan mendalam, soal siapakah nanti yang akan mengisi struktur lembaga tersebut beserta hukum acaranya.

    Seluruh isu krusial itu, menurut dia, tidak akan dapat dituntaskan dengan waktu cepat tanpa adanya konsensus politik dan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan akan menyebabkan berkurangnya persiapan Pemilu 2019 yang akan berakibat pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa draf revisi UU Pemilu akan diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada pertengahan September 2016. Pemerintah menargetkan pembahasan revisi akan tuntas pada akhir 2016.

    Menurut Tjahjo, pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif draf revisi untuk dibahas bersama dengan parlemen. Revisi itu akan mengatur penguatan Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga penyelenggara pemilu.


    Files Download :

Related Posts