Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Calon Petahana Bisa Dibatalkan jika Tidak Bersedia Cuti Kampanye

  • Salah poin penting perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibahas KPU dengan DPR dan pemerintah adalah cuti kampanye bagi petahana. Selama ini diatur dalam PKPU tentang Kampanye, namun sekarang diatur dalam PKPU tentang Pencalonan.

    Usalan cuti kampanye dimasukkan ke PKPU Pencalonan datang dari pembuat Undang-Undang (UU). Mereka menekankan bahwa cuti kampanye menjadi syarat calon, yang harus diserahkan pada saat pendaftaran. Sementara KPU masih bersikap bahwa cuti merupakan bagian dari kampanye sehingga masuk di PKPU Kampanye. Tetapi, lantaran sudah diputuskan dalam rapat dengar pendapatan (RDP) pemerintah dan DPR bahwa cuti kampanye petahana menjadi syarat calon, maka hasil putusannya mengikat bagi KPU.

    “Tadinya kan soal cuti, tapi itu sudah kita atur di pencalonan. Itu menjadi syarat calon,” ujar Ketua KPU Juri Ardianto di Jakarta, belum lama ini.

    Juri menjelaskan ketika calon petahana mendaftar, maka harus membawa surat pernyataan kesediaan cuti dan surat keterangan bahwa permohonan cutinya sudah diberikan kepada instansi berwenang. Pada saat penetapan, calon yang bersangkutan harus melengkapi dengan SK cutinya. “(Jika salah satunya tidak dipenuhi), Ya, tidak memenuhi syarat,” tandas dia.

    Beda Pandangan KPU dengan DPR dan Pemerintah

    Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyebutkan ada sejumlah poin perbedaan pandangan antara hasil putusan konsultasi RDP dengan pandangan KPU. Pertama, terkait calon kepala daerah terpidana yang menjalani masa percobaan hukuman.

    Kedua, kata Hadar, terkait persyaratan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye. DPR, kata dia meminta agar ketentuan ini diatur dalam PKPU tentang Pencalonan. Bahkan, DPR meminta ketentuan ini menjadi syarat calon sehingga setiap pasangan calon nantinya harus menyatakan bersedia untuk melakukan cuti selama masa kampanye.

    Sementara KPU, kata Hadar berpandangan bahwa cuti selama masa kampanye diatur dalam PKPU tentang Kampanye dan hanya menjadi syarat kampanye, bukan syarat calon. Konsekuensinya, jika melanggar ketentuan tersebut, maka bisa dikenakan sanksi tidak kampanye selama masa kampanye.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…