Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Evaluasi Realisasi Dana Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Umum

  • Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dekonsentrasi urusan pemerintahan umum dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di 34 provinsi. Hasilnya, sebanyak enam provinsi diketahui masih nol persen tingkat realisasinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dekonsentrasi ini dilakukan dengan menggunakan variable-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya.

    “Telah dilakukan pengukuran kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dari bulan Januari - Agustus 2016,” kata Soedarmo saat menghadiri Rapat Konsolidasi Dekonsentrasi Dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (7/9/2016) hingga Jumat (9/9/2016).

    Ada pun enam provinsi yang rendah atau nol persen tingkat realisasi anggarannya hingga 5 September 2016, yakni Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, Papua, Maluku Utara (Malut), dan Kepulauan Riau (Kepri). Sementara itu, terdapat dua provinsi yang tingkat realisasinya kurang dari 10 persen. Kedua provinsi itu adalah Jawa Timur (Jatim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    Terdapat 18 provinsi yang berada pada kategori baik karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran kurang dari 50 persen.Ke-18 provinsi itu masing-masing Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengkulu, Banten, Bangka Belitung (Babel), dan Papua Barat.

    Selain itu, terdapat delapan provinsi yang berada pada kategori sangat baik karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran di atas 50 persen. Diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Lampung, Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Hingga 5 September 2016, tingkat realisasi anggaran dekonsentrasi urusan pemerintahan umum dan Forkopimda baru mencapai Rp4,7 miliar (28,02 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp17 miliar. Mengingat masih rendahnya tingkat realisasi anggaran serta adanya kebijakan optimalisasi atau efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016, maka dilakukan langkah-langkah penghematan anggaran dalam APBNP 2016. Terhitung sejak tanggal 2 September 2016, maka kegiatan dekonsentrasi ini dihentikan pelaksanaannya.

    Soedarmo mengatakan agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan Forkopimda tetap berjalan di daerah, maka agenda krusial ini turut dibahas pada rapat konsolidasi dekonsentrasi yang dilaksanakan Ditjen Polpum Kemendagri kali ini.  
    “Salah satu agendanya pemetaan permasalahan dan alternatif solusinya,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts