Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Calon Petahana Harus Patuhi Kewajiban Cuti

  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan bakal calon petahana, keberatan apabila harus cuti selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Sebab, waktu cuti bersamaan dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2017.

    Ahok beranggapan, cuti tak sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 9/2015 tentang perubahan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam pasal UU 9/2015 disebutkan, tugas kepala daerah salah satunya menyusun APBD.

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan, kewajiban cuti tertuang pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Artinya, UU Pilkada merupakan lex specialis atau aturan hukum khusus yang harus diikuti.

    "Ikut aturan lex specialis. Sebab UU Keuangan Negara dan UU Pemda mengatur tugas-tugas pemerintahan secara umum," kata Robert, Senin (22/8).

    Menurutnya, penerapan cuti bagi calon petahana bertujuan positif, salah satunya untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atas birokrasi, fasilitas jabatan maupun anggaran.

    "Mungkin Ahok tidak akan lakukan penyalahgunaan, tapi di daerah lain bisa saja terjadi. Ahok harus lihat ini tidak dalam konteks dia pribadi," ujarnya.

    Dia mengatakan, masa cuti kampanye rencananya dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan. Dalam konteks Jakarta, dia berharap agar Ahok dengan DPRD serius membahas APBD agar dapat rampung sebelum tahun fiskal yakni 30 November 2016.

    "Ahok harus masuk pada periode mentransformasi kekuatan sistem. Dia tidak harus hadir, tapi bisa bentuk tim khusus. Tempatkan orang kepercayaan dia," katanya.

    Pada bagian lain, menurutnya, perlu dipertimbangkan agar pilkada tidak digelar pada bulan-bulan krusial.
    "Bagus kalau pilkada itu digelar di pertengahan Juni atau Juli. Jadi, puncaknya pilkada jangan pas penyusunan APBD," ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…