Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sementara, Badan Kesbangpol Masih di Bawah Pemda

  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah sementara posisi kelembagaannya masih berada di bawah Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum hingga saat ini belum dapat disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai pertimbangan.

    “Sementara ini dikembalikan ke daerah sampai dengan RPP tentang urusan pemerintahan umum disahkan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo saat ditanyai wartawan di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

    Terkait status kelembagaan yang masih menjadi bagian perangkat daerah, jelas Soedarmo, maka anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan kepada APBD sampai dengan disahkannya RPP menjadi PP. Di sisi lain, status PNS di Badan Kesbangpol seluruh provinsi dan kabupaten/kota juga masih tetap menjadi pegawai daerah.

    Seperti diketahui, melalui RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum memang direncanakan ke depan Badan Kesbangpol daerah menjadi instansi pusat di bawah Kemendagri. Rencana awal, vertikalisasi Badan Kesbangpol ini akan diterapkan 1 Januari 2017.


    Files Download :

Related Posts