Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sebut Indeks Kerawanan Pemilu sebagai Peringatan Dini Kecurangan Pilkada

  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017. IKP disusun berdasarkan metode ilmiah dengan merujuk pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan IKP sebagai alat baca dalam memetakan daerah berdasarkan beberapa indikator. Selain itu, lanjut dia, dapat sebagai pengingat dini bagi berbagai pihak, khususnya pengawas pemilu.

    "Pengawasan preventif atau pengingat dini (early warning) pada semua pihak terutama pengawas untuk memetakan daerah yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," kata Tjahjo dalam pesan singkat, Senin (29/8/2016).

    Tjahjo berharap, dengan adanya IKP, semua pihak dapat terlibat mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, terutama bagi pemerintah daerah dalam mencermati pelaksanaan Pikada.

    "Pemungutan suara, misalnya serangan fajar, rusuh di TPS, intimidasi, sabotase, pengrusakan. Dalam hitung dan rekap suara misalnya manipulasi suara. Penetapan pemenang ada protes, unjuk rasa, penolakan hasil hitungan suara," ucap Tjahjo.

    IKP mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

    Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Serentak 2017.

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga daerah ini memiliki kerawanan tinggi karena adanya potensi pelanggaran dan kerawanan dari aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi Pilgub 2017.

    Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun oleh Bawaslu di 101 daerah yang terbagi dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…