Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Saat Daftar, Calon Petahana Wajib Serahkan Kesediaan Cuti

  • Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana diwajibkan cuti apabila maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Surat kesediaan cuti, nantinya diserahkan saat pendaftaran sebagai pasangan calon (paslon) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

    "Mungkin nantinya diatur, calon saat mendaftar, menyerahkan kesediaan untuk cuti. Pernyataan untuk cuti di luar tanggungan negara," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono di Kantor Kemdagri, Jakarta, Jumat (26/8).

    Dia menjelaskan, kewenangan memberikan cuti untuk calon gubernur diberikan menteri dalam negeri (mendagri). "Otomatis mendagri memberikan cuti, tanpa harus (ada surat permohonan dari petahana)," jelasnya.

    Dia menambahkan, pada H-3 sebelum masa kampanye dimulai, mendagri menyerahkan cuti kepada calon petahana. "Yang bersangkutan (calon petahana) lapor ke KPUD, lapor surat cuti," imbuhnya.

    Secara teknis, dia menyatakan, persoalan cuti diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). "Sempat alot apakah persyaratan cuti masuk persyaratan PKPU pencalonan atau PKPU kampanye. Tapi susbtansi sudah disepakati memang harus ada pernyataan kesediaan untuk cuti," katanya.

    Berikut ini bunyi Pasal 70 Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada:

    (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
    a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

    (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
    a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
    b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

    (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

    (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…