Senin, 16 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Serahkan Daftar Masalah RUU Pemilu ke DPR September

  • Pemerintah masih menginventarisir sejumlah masalah untuk dijadikan bahan dalam Revisi UU (RUU) Pemilu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan daftar masalah itu akan diserahkan ke DPR pada bulan September.

    "Yang pertama, target pemerintah September ini sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah versi pemerintah ke DPR untuk merevisi UU Pemilu. Ini merupakan amanat sebagaimana keputusan baleg yang sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional) di DPR," ujar Tjahjo usai rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

    Rapat di Kemenko Polhukam itu persiapan untuk rapat kabinet membahas RUU Pemilu. Pihak-pihak terkait seperti Bawaslu, DKPP, KPU diundang pada rapat yang baru saja selesai sekitar pukul 16.10 WIB tadi.

    Tjahjo mengatakan ada 13 poin yang kemungkinan jadi isu sosial dan berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mencontohkan soal penguatan Bawaslu apabila ada sengketa pemilu.

    "Ada 13 poin yang kemungkinan menjadi isu sosial, beberapa alternatif menginventarisasi yang kemungkinan ada gugatan ke MK. Kemudian mana-mana yang untuk penguatan Bawaslu kalau ada sengketa kemudian sistemnya juga yang nanti Pak Menko (Wiranto) akan bawa ke rapat kabinet terbatas yang sudah bulat dengan argumentasi, dasar pertimbangan, sampai rujukan ke UUD," kata Tjahjo.

    Tjahjo tidak merinci 13 poin dimaksud, ia hanya menyebutkan salah satu hal yang paling krusial yang ada dalam pembahasan adalah soal mekanisme pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

    "Yang paling krusial saya kira pembagian suara, faktor kelembagaan, threshold untuk mengajukan calon presiden. Kalau yang sekarang ikut pemilu 2015 nggak ada masalah. Tapi partai baru yang akan diputuskan Kemkumham dan akan ikut pemilu, dia nanti menggunakan apa? Apakah langsung otomatis dia punya hak untuk mencalonkan?" kata Tjahjo.

    "Yang kedua, kalau lebih dari satu parpol mencalonkan capres yang sama, apakah capres itu harus kampanye di partai-partai pendukung untuk kampanye pileg? Kan nggak mungkin. Misal Pak Jokowi pasti dia diukung PDIP, Nasdem, Hanura, apa dia harus kampanye di semua partai? Kan juga tidak," tambahnya menjelaskan.

    Contoh-contoh tersebut sedang dibahas agar pemerintah memiliki argumen yang sama ketika menyerahkan ke DPR. Persiapan ini dirasa penting karena pada 2019 nanti ialah momen dijalankannya pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur dilakukan bersamaan.

    "Yang prinsip pasal yang sudah baik tidak harus diubah, tapi yang belum akan kita sempurnakan. Apalagi besok ini baru pertama kali pileg dan pilpres dan memilih anggota DPD serentak," ucap Tjahjo.

    Hal ini juga untuk menjamin hak parpol dalam menyongsong pesta demokrasi. Termasuk pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pemilu.

    "Tapi hak-hak parpol harus dijamin kemandiriannya, kedaulatannya, yang menyangkut sistem pelaksanaan pemilu harus terbuka, demokratis, adil, kalau terjadi sengketa ini harus jelas siapa. Karena kan Bawaslu bisa, MK bisa, PTUN bisa, ini kan harus ada satu (kejelasan)," ucap politisi PDIP ini.


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…