Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Syarat Caleg Artis Tidak Diatur, Itu Urusan Partai

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, soal persyaratan calon anggota legislatif (caleg) menjadi urusan partai politik (parpol). Oleh karena itu, di dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah disusun Kemdagri tidak disebutkan soal persyaratan caleg, termasuk soal syarat caleg dari kalangan artis.

    Hal itu dikatakan Mendagri untuk meluruskan pernyataan anggota Tim Pakar RUU Penyelenggaraan Pemilu Kemdagri, Dhany Syafrudin beberapa waktu lalu. Pernyataan Dhany menimbulkan polemik tentang syarat artis yang menjadi caleg akan diperketat.

    “Dalam draf RUU serta isu-isu krusial tidak terdapat satu kata, frasa, rumusan untuk memperketat caleg. Soal persyaratan caleg merupakan urusan internal partai, termasuk syarat untuk artis. Tidak ada dalam draf RUU,” kata Tjahjo kepada BeritaSatu.com di Jakarta, Rabu (24/8).

    Seperti diketahui, pemerintah tengah mematangkan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    RUU usul inisiatif pemerintah nantinya setelah disahkan bakal menjadi payung hukum Pemilu 2019. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) pusat sampai daerah serta presiden dan wakil presiden secara serentak.

    Pada Minggu (21/8) sempat muncul polemik pengetatan syarat artis menjadi caleg. Dhany menyebutkan, Pileg 2014 begitu bebas. Para artis yang tidak pernah belajar ilmu politik dan tidak berpengalaman namun mempunyai hasrat menjadi anggota Dewan direspons parpol sebagai caleg.

    “Lalu, ada yang sudah dipecat dari satu partai langsung pindah ke partai lain. Ini yang tidak boleh terjadi pada Pemilu 2019,” kata Dhany. Dikatakan, sejumlah opsi untuk meminimalisasi caleg-caleg populer dan petualang politik telah disiapkan. Salah satunya adalah mewajibkan caleg terdaftar sebagai kader parpol minimal 1 tahun sebelum pileg.

    “Harus kita tetapkan bahwa calon harus menjadi kader, baik sebagai pengurus struktural atau kader potensial. Minimal persyaratan caleg memiliki KTA (kartu tanda anggota, Red) parpol setidaknya 1 tahun,” ujarnya.

    Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, draf RUU Penyelenggaraan Pemilu akan segera dibahas di tingkat rapat kabinet terbatas (ratas). Menurutnya, dalam konsep draf tercantum opsi-opsi alternatif dari seluruh isu krusial. Setelah ratas, draf yang dikirimkan ke DPR tidak lagi berisi opsi-opsi.

    “Kami janji, September nanti ke DPR,” katanya. Mendagri berharap agar RUU Penyelenggaan Pemilu dapat disahkan DPR pada awal 2017. Pasalnya, direncanakan pada pertengahan 2017, tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai.

    Setidaknya ada 13 isu krusial dalam RUU Penyelenggara Pemilu, yakni sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.

    Selanjutnya, soal calon presiden dan wakil presiden (wapres), antisipasi calon tunggal presiden dan wapres, kampanye pileg dan pilpres, jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), surat suara pileg dan pilpres, penguatan kelembagaan, serta peran pemerintah dan pemerintah daerah.

    Tjahjo telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Yuswandi A Temenggung dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri untuk menarik Dhany dari Tim Pakar. “(Dia) Membuat opini yang gaduh dan tidak mendasar,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…