Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

UU Pemilu untuk Reformasi Parpol, Bukan Perketat Caleg Artis

  • Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengemukakan semestinya semua peraturan dan persyaratan yang diterapkan dalam Undang-undang (UU) pemilu pada prinsipnya harus baik dan tidak perlu diskiriminatif. Semua peraturan berlaku sama untuk semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang profesi.

    "Kalau misalnya kader yang bisa direkrut jadi calon legislatif (caleg) harus minimal satu tahun menjadi kader, berarti itu harus diberlakukan secara umum. Tidak harus menyebut artis saja. Itu artinya diskriminatif. Tidak semua caleg artis tidak berkualitas," kata Siti di Jakarta, Rabu (24/8).

    Ia menjelaskan, persoalan mendasar adalah sistem kaderisasi dan rekrutmen di internal parpol yang dilakukan kurang profesional. Parpol tidak mampu membedakan secara tegas antara peranvote getter dengan caleg. "Kalau niatan parpol hanya menang saja, maka akan dihasilkan caleg yang kurang kompeten. Penggunaan artis sebagai pendulang suara terbukti tidak berkorelasi positif terhadap munculnya caleg yang berkualitas," tuturnya.

    Dia menyarankan perlu dilakukan reformasi sistem rekrutmen dan kaderisasi di internal partai dan diperkuat dengan payung hukum yang jelas. Dengan payung hukum yang jelas dan mengikat semua peserta pemilu (parpol) wajib menaati. "Membatasi artis tidak boleh menjadi caleg tidak relevan karena kriteria caleg harus berlaku umum, termasuk artis. Kalau parpol merekrut caleg asal-asalan, maka yang dihasilkannya adalah caleg karbitan. Sistem rekrutmen seperti Indonesian sudah harus diakhiri karena menghilangkan proses penyemaian kader secara substantif," ujarnya.

    Dia meminta agar revisi UU Pemilu yang baru semestinya menghasilkan parpol-parpol yang bertanggungjawab atas kewajibannya melakukan kaderisasi dan promisi kader. Tidak bisa disalahkan ke profesi tertentu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…