Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Penjelasan Mendagri Terkait Tiga Opsi Sistem Kepemiluan

  • Pemerintah mengkaji sejumlah opsi sistem kepemiluan. Opsi-opsi tersebut tertuang dalam konsep awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu.

    “Ada opsi yang kami sampaikan (yaitu) sistem terbuka, tertutup dan kombinasi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (22/8).

    Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dari tiga sistem tersebut. Dia menjelaskan, pada sistem tertutup, partai politik (parpol) mempunyai hak dan mekanisme penuh. “Kalau di partai saya dulu, sudah lewat psikotes. Jadi, calon nomor urut 1 sudah lolos psikotes. Jadi, dapat suara berapapun sudah pantas,” jelasnya.

    Sedangkan sistem terbuka, dia mengatakan, calon nomor urut 1 masih dapat dikalahkan calon nomor urut 9. Padahal, lanjutnya, kualitas calon nomor urut 1 sangat mumpuni berdasarkan pertimbangan parpol. “Calon nomor urut 9, mungkin karena dia punya 'akses' yang akhirnya bisa mengalahkan calon kader andalan partai. Ini sistem terbuka,” ujarnya.

    Sementara sistem kombinasi, dia menuturkan, calon nomor urut 1 diusung parpol untuk terpilih. “Tapi dikalahkan (suara) oleh nomor urut 9. (Tetapi) nomor urut 9 ini bisa dicek lagi, (dapat) suara murni atau ada permainan atau ada mungkin money politic (politik uang). Sehingga partai bisa batalkan kader di nomor urut 9 untuk kembali ke nomor urut 1,” tuturnya.

    Dia mengatakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai sistem kombinasi lebih bagus. “Tapi ada partai yang ingin sistem tertutup karena hak politik, hak kedaulatan orang jadi anggota DPR karena parpol. Tidak ada anggota DPR yang independen kan tidak ada,” katanya.

    Dia optimistis seluruh parpol akan mengusulkan calon yang terbaik dan berkualitas. “Kalauenggak, yang memilih masyarakat. Rugi, masyarakat tidak akan coblos nama itu karena punya reputasi jelek, ya partainya kena imbas,” ucapnya.

    Disinggung mengenai kemungkinan pemerintah cenderung memilih kombinasi, dia enggan menanggapi eksplisit. “Belum tahu. Kami tunggu arahan dari hasil rapat kabinet terbatas. Saya tidak bisa putuskan sendiri. Ini harus dibahas bersama,” tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…