Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Penyusunan Caleg Merupakan Kebijakan Parpol

  • Pemerintah terus mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Mencuat wacana, akan ada pembatasan calon anggota legislatif (caleg) non struktural partai politik (parpol) termasuk kalangan artis.

    Meski demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pembatasan tersebut masih bersifat wacana.

    "Ini menyangkut hak asasi setiap orang untuk melakukan aktivitas politik, untuk menentukan pilihan politik, untuk memiliki sikap politik harus bergabung ke partai mana, apakah mencalonkan diri sebagai anggota DPR, atau kepala daerah, calon presiden melalui partai mana, itu hak asasi dan masing-masing partai mempunyai kebjakan," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (22/8).

    Tjahjo menegaskan, setiap parpol memiliki kebijakan tersendiri mengenai penyusunan caleg. "Misalnya partai perlukan darah segar, perlu akomodir agar pengisian di komisi-komisi DPR, oh ini perlu tokoh yang ahli di bidang ekonomi. Eh ternyata kok tidak ada kader partai, bisa diambil simpatisan. Calon (caleg) itu urusan internal partai," tegasnya.

    Sebelumnya, Anggota Tim Pakar Rancangan Undng-Undng (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Dhany Syafrudin justru mengatakan, pemilu legislatif (pileg) selama ini banyak diisi caleg yang mengandalkan popularitas. Selain itu, ada juga caleg 'kutu loncat' atau politikus yang berpindah-pindah parpol demi menjadi caleg. Imbasnya, kualitas anggota dewan baik DPR maupun DPRD diragukan.

    "Pileg bagaikan pasar hewan. Artis yang tidak pernah belajar ilmu politik, tidak punya pengalaman di politik tapi punya hasrat jadi anggota dewan direspon partai lalu masuk jadi caleg. Lalu ada yang sudah dipecat dari satu partai pindah ke partai lain, ini yang tidak boleh terjadi pada Pemilu 2019," kata Dhany, dalam diskusi Membaca Secara Kritis Sistem Pemilu dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta, Minggu (21/8).

    Dia menyatakan, Tim Pakar menyiapkan sejumlah opsi untuk meminimalisir caleg-caleg karbitan dan petualang politik. Salah satunya, mewajibkan caleg terdaftar sebagai kader parpol minimal 1 tahun sebelum pileg.

    "Harus kita tetapkan bahwa calon harus jadi kader, baik sebagai pengurus struktural ataupun kader potensial. Minimal persyaratan caleg memiliki KTA (kartu tanda anggota) parpol setidaknya 1 tahun," ujarnya.

    Dia menambahkan, agar KTA tak dimanipulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi dengan teliti. "KTA itu juga ada tanggalnya. Tanggal pembuatan itu bisa dibuktikan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa," imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz mengatakan, persyaratan KTA dan keharusan caleg menjadi kader minimal 1 tahun, tidak bisa menjamin sepenuhnya caleg aji mumpung akan hilang. Menurutnya, justru parpol yang berperan penting menyaring kadernya untuk duduk di DPR atau DPRD.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…