Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Cuti Kampanye Dinilai Kewajiban Kepala Daerah

  • Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf, menilai, di dalam Undang-undang (UU) Pilkada sudah diatur terkait cuti pada masa kampanye calon incumbent. Pengambilan cuti diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan agar proses demokrasi dalam Pilkada dapat berjalan sebagai mestinya.

    Pertimbangannya yakni sering adanya penyalahgunaan fasilitas negara di lapangan jika calon incumbent tidak mengambil cuti saat masa kampanye. Termasuk agar menimbulkan asas keadilan dengan calon lain yang berakses terbatas hingga untuk memastikan tidak ada penggenjotan program prorakyat saat masa kampanye

    "Beberapa penyalahgunaan inilah yang sering ditemukan saat masa kampanye Pilkada. Oleh sebab itu, semua sepakat harus ada cuti saat masa kampanye. Semua sudah diatur dalam UU Pilkada,” kata Asep, Senin (22/8) di Jakarta.

    Namun, jika dalam kenyataannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), langkah tersebut tentunya sudah dipertimbangkan oleh yang bersangkutan.

    Asep menjelaskan, dalam suatu bidang pekerjaan, secara hukumnya cuti memang merupakan hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Cuti yang menjadi hak tentunya bisa diambil atau bisa juga tidak jika hanya bersinggungan dengan hal-hal pribadi. Seperti cuti sakit, cuti liburan, cuti melahirkan dan lain sebagainya.

    Namun demikian, diingatkan, dalam penjelasan di UU Pilkada dengan tegas menyiratkan bahwa cuti pada masa kampanye oleh calon incumbent adalah sebagai bentuk kewajiban, bukan sekedar hak. Mengingat, berbagai pertimbangan besarnya angka pelanggaran yang terjadi di masa kampanye sebelum-sebelumnya.

    "Karena jadi wajib, maka calon incumbent tidak bisa memilih cuti atau tidak karena selain diatur oleh UU, disitu juga ada pendanaan oleh negara. Disini Ahok melihatnya masih sebagai hak, bukan kewajiban," ujar Asep.

    Dalam proses pengajuan uji materi ke MK, menurut Asep, persoalannya akan mennjadi sederhana. Tinggal bagaimana MK menyingkapi UU Pilkada tersebut. Apakah cuti calon incumbent masih dianggap sebagai hak, atau sudah dianggap sebagai kewajiban karena disitu juga ada kepentingan masyarakat dan pendanaan kampanye oleh negara.

    Cuti menjadi sebuah kawajiban juga terjadi karena publik, dalam hal ini masyarakat Jakarta berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai apa yang dilakukan calon gubernurnya kelak. Jika masa kampanye tidak dimanfaatkan dengan baik melalui cuti, maka akan ada banyak hak masyarakat yang juga dilanggar disitu.

    "Cuti itu hak memang betul, tetapi kalau konteksnya kepentingan pribadi. Sekarang kampanye didanai negara. Belum lagi adanya embel-embel 'Harus ada surat cuti' di UU Pilkada saya rasa juga cukup menyiratkan cuti itu sebagai kewajiban. Sekarang tinggal MK melihatnya sebagai hak atau kewajiban," kata Asep.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…