Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Indonesia “Over Threshold”

  • Pemilu Indonesia, dinilai sudah over threshold. Penerapan ambang batas perwakilan atau threshold gagal menjadi instrumen penyederhanaan partai. Justru sistem kepartaian dari pemilu semakin meluas alias tidak sederhana.

    Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan itu dalam acara diskusi bertajuk, “Membaca Secara Kritis Sistem Pemilu Yang Menjadi Isu-isu Krusial Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu”, di Jakarta, Minggu (21/8). Menurut August, selain gagal menyederhanakan sistem kepartaian, penerapan ambang batas perwakilan juga menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu, karena efek suara terbuang yang dihasilkannya.

    “Patut diingat, threshold di Indonesia tidak hanya satu, sebagaimana yang dipahami selama ini yakni threshold formal 3,5 persen, namun ada threshold lain,” katanya.

    Kata August, ada sejumlah threshold terselubung di daerah pemilihan yang berkisar antara 5-10 persen dan threshold metode penghitungan. Belum lagi syarat kepesertaan yang juga termasuk threshold dan threshold keterpilihan caleg dan capres. “Pendek kata pemilu di Indonesia bisa dikatakan sudah over threshold,” kata dia.

    Mengenai isu-isu krusial yang masuk dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, August mengapresiasi langkah pemerintah yang mengakomodasi setidaknya empat alternatif sistem pemilu. Empat sistem itu adalah daftar terbuka, daftar tertutup, daftar calon modifikasi dan model kombinasi pencalonan atau campuran. Namun memang jika dikaitkan dengan misi UU Pemilu yakni menjaga proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi perlu diajukan dua alternatif sistem.

    “Pertama sistem proporsional daftar tertutup untuk tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota menggunakan daftar terbuka,” ujar August.

    Alternatif kedua, kata August, tetap mempertahankan sistem yang dipakai pada pemilu 2014, yakni daftar terbuka dan dapil tidak berubah dengan modifikasi mekanisme alokasi perolehan suara kursi partai. Penghitungan suara kursi partai dihitung pada tingkat provinsi, untuk dialokasikan ke tingkat dapil dan diduduki oleh calon dengan suara terbanyak. “ Misi UU Pemilu hendaknya disebutkan agar jadi rujukan yang sesuai dengan perumusan RUU,” ujarnya.

    Pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak, lanjut August, hendaknya juga di ikuti dengan penataan alokasi kursi DPR dan pembentukan dapil. Penataan ini dimaksudkan agar terjadi kesesuaian prinsip satu orang, satu suara dan satu nilai atau Opovov dari dua sistem pemilu yang berbeda dan saat ini hendak disatukan.

    “Terkait ambang batas perwakilan, pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan kelebihan ambang batas. Baik itu batas formal 3,5 persen maupun bentuk lainnya. Ambang batas juga tidak berkorelasi secara linier dengan tujuan penyederhanaan sistem kepertaian. Data-data justru memperlihatkan hal sebalinya,” urai August.

    13 Isu

    Krusial Sementara itu, Dhani Syarifudin Nawawi, anggota tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang juga menjadi pembicara di diskusi tersebut mengatakan, bahwa ada 13 isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurut Dhani, disempurnakannya tiga UU yakni UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu, adalah untuk menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia. “ Prinsipnya mempercepat proses,” kata dia.

    Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri kata Dhani, berisi himpunan-himpunan pengalaman dari pemilu ke pemilu. Tujuan dari RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri adalah memperbaiki kekurangan dari empat pemilu yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah mempersingkat waktu, pemilu yang efektif dan hemat biaya.

    “Kami harap betul UU tidak hanya sebatas untuk hadapi pemilu 2019, tapi menampung semua problem yang muncul pada 2024. Pada 2024 adalah pemilu serentak penuh, antara Presiden, DPR, DPRD dan Pilkada,” kata Dhani.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…