Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Siapkan Opsi Revisi UU Pemilu

  • Draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah disusun. Pemerintah, siapkan beberapa opsi tentang sistem pemilu. Termasuk opsi-opsi, jika kemudian dalam pemilihan presiden, hanya ada satu pasangan calon, atau calon presiden tunggal.

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Jumat (19/8). Menurut Tjahjo, draf RUU Penyelenggaraan Pemilu sendiri sudah rampung. Sekarang, dalam proses uji publik untuk menjaring banyak masukan berharga. Selanjutnya, draf tersebut akan dibahas di level kabinet. “Draf sudah selesai,” kata Tjahjo.

    Draf, kata Tjahjo, jika sudah dilakukan uji publik, akan dibahas di rapat terbatas di kabinet. Selanjutnya, segera setelah sepakat di tingkat kabinet, draf tersebut akan diserahkan ke parlemen, untuk kemudian dibahas bersama. Targetnya, September ini draf usulan pemerintah sudah bisa diserahkan ke DPR, dan dilakukan pembahasan bersama. “Deadline saya September. Itu yang kami janjikan,” kata Tjahjo.

    Diharapkannya, Februari tahun depan, pembahasan sudah mengerucut pada hasil kesepakatan bersama. Bahkan, diharapkan, Februari, sudah bisa disahkan. Sebab, sudah banyak agenda yang mesti disesuaikan. Misalnya, agenda seleksi penyelenggara pemilu.

    “Yang penting sebelum Februari bisa selesai. Ini kan kami juga berpacu dengan Pansel,” kata dia.

    Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu sendiri, kata Tjahjo, memuat beberapa opsi terkait sistem pemilu, juga mekanisme dalam pemilihan presiden. Pemerintah, sudah menyiapkan beberapa opsi untuk bisa dibahas dengan DPR. Misalnya opsi sistem pemilu, apakah akan tetap menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka. Juga opsi mengenai kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya ada satu pasangan.

    Kutu Loncat

    Sebelumnya, Anggota Tim Pakar penyusun Rancangan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Dhani Syafrudin Nawawi, mengatakan partai politik mestinya memprioritaskan kadernya yang benar-benar ‘berkeringat’ untuk jadi calon, baik itu calon legislatif maupun kepala daerah. Bukan kemudian mengusung politisi karbitan, atau kutu loncat.

    “Tugas pemerintah adalah membuat aturan yang memungkinkan misalnya kaum perempuan mendapat perlakuan khusus dan kader-kader yang berkeringat di partai diprioritaskan dan didorong untuk menjadi angggota DPR atau DPRD,” kata Dhani.

    Jadi, kata Dhani, partai tak lagi tiba-tiba mengusung orang atau politis yang bergabung hanya saat menjelang pemilu.


    Files Download :

Related Posts