Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini 13 Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu

  • Draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu telah rampung. Terdapat 13 isu krusial yang dirangkum pemerintah.

    “Saat ini Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) bersama kementerian dan lembaga terkait telah selesaikan draf akademik. Ada 13 isu krusial,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Budi Prasetyo saat membacakan sambutan tertulis Direktur Jenderal Polpum, Soedarmo dalam pembukaan acara Uji Publik RUU Penyelenggaraan Pemilu di Malang, Jawa Timur, Senin (15/8).

    Adapun 13 isu krusial tersebut yakni sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.

    Selanjutnya, calon presiden dan wakil presiden (wapres), antisipasi calon tunggal presiden dan wapres, kampanye pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden dan wapres (pilpres), jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), surat suara pileg dan pilpres, penguatan kelembagaan serta peran pemerintah dan pemerintah daerah. “Lewat kegiatan uji publik ini pemangku kepentingan, berkontribusi memberikan perbaikan pemilu yang dilaksanakan serentak 2019,” kata Budi.

    Dia menegaskan, dalam menyusun RUU Pemilu pemerintah berupaya memperbaiki menjadi lebih berkualitas. “Perlu persamaan persepsi di antara pemangku kepentingan pemilu,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan simplifikasi dari tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yang akan diserahkan kepada DPR pada September 2016.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menyambut baik pelaksanaan uji publik RUU Penyelenggaraan Pemilu. “Kalau lebih awal lakukan kebijakan seperti ini, lebih bagus. Ada masukan dari tim pakar,” kata Sutiaji.

    Dia menambahkan, setelah RUU diundangkan, diharapkan dapat dipatuhi seluruh pihak. “Kami harap regulasi ini nantinya jadi acuan kita semua. Harus ditaati dan patuhi bersama. Komando satu, Presiden, ke bawahnya gubernur lalu wali kota/bupati,” imbuhnya.

    Hadir sebagai narasumber dalam uji publik yaitu Tim pakar Tim Ahli Kepemiluan Dhany Safrudin Nawawi, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Enny Nurbaningsih, Deputi I Poldagri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam) Brigjen TNI Wardiyono serta Asisten Deputi Bidang Politik Pemerintahan Dalam Negeri, Dyah Pancaningrum. Adapun peserta uji publik berasal dari anggota DPRD Kota Malang, unsur KPU dan Panwaslu Kota Malang, pemerintah daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…