Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sarankan Doa Acara Kenegaraan Dipimpin Menteri Agama

  • Menteri Agama (Menag) diharapkan dapat memimpin doa setiap acara yang bersifat kenegaraan. Dengan begitu, doa yang dipanjatkan tidak dipolitisasi.

    “Ke depan, kalau boleh, setiap Presiden hadir dalam acara undangan, apalagi yang sifatnya kenegaraan, doa tetap dari menteri agama. Menteri agama itu menteri semua,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-71 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (17/8).

    Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika diminta tanggapan terkait doa dari anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i pada Sidang Paripurna DPR dengan topik Penyerahan Rancangan Undang-Undang RAPBN Tahun Anggaran 2017, Selasa (16/8).
    “Maksudnya (Syafi'i) baik, kasih kesempatan pada anggota DPR, mewakili fraksi. Tapi jangan disalahartikan. Karena yang malu bukannya yang baca doa, lembaga ini malu,” ujar Tjahjo.

    Menurut Tjahjo, doa merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. “Mendoakan negara kita, pemerintah dan masyarakat kita. Sangat disayangkan kalau doa kepada Yang Maha Esa diputarbalikkan,” ucapnya.

    “Soal yang bersangkutan (Syafi'i) menempatkan posisinya yang berseberangan dengan pemerintah itu sah. Namun kalau diimplementasikan dalam doa. Biarkan Tuhan yang mendengarnya, prinsip saya yang salah akan jatuh sendiri,” kata menteri yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

    Sekadar diketahui, doa yang disampaikan Syafi'i menimbulkan reaksi publik. Sebab doanya terkesan menyindir kondisi pemerintah. “Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat,” kata Syafii.

    “Aparat seakan begitu antusias untuk menakuti rakyat. Hari ini di Kota Medan di Sumatera Utara, 5.000 KK di Indonesia sengsara dengan perlakuan aparat negara. Allah, lindungilah rakyat ini, mereka banyak tidak tahu apa-apa. Mereka percayakan kendali negara dan pemerintahan kepada pemerintah,” papar Syafi'i dalam doanya itu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…