Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Diminta Antisipasi Capres Tunggal

  • Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan mengantisipasi peluang adanya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tunggal. Sebab, calon tunggal akan menghadapi bumbung kosong seperti diterapkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) atau sejumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

    "Bagaimana kalau calonnya satu? Apakah harus referendum atau bumbung kosong?," kata Tim Pakar RUU Penyelenggaraan Pemilu Dhany Syafrudin, dalam acara Uji Publik RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), di Malang, Jawa Timur, Senin (15/8).

    "Iya kalau pakai bumbung kosong, tiba-tiba sniper (tembak pasangan terpilih), apakah MPR lakukan sidang pelantikan? Padahal hari itu sudah demisioner triumvirat yaitu Mendagri (menteri dalam negeri), Menlu (menteri luar negeri) dan Menhan (menteri pertahanan). Tapi kita yakinlah, mudah-mudahan tidak ada bunuh-bunuhan," ujar Dhany.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Enny Nurbaningsih juga menyoroti peluang calon tunggal.

    "Kalau desa kan bisa dengan bumbung kosong. Kalau sebuah republik menggunakan bumbung kosong, kan enggak mungkin. Karena itu, ini harus hati-hati," kata Enny.

    Di sela-sela uji publik, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum, Bahtiar Baharuddin mengatakan, seluruh elemen bangsa tentu berharap agar partai politik (parpol) dapat mengusung kader-kader terbaiknya mengikuti pilpres.

    "Semangat kompetisi itu kan minimal dua pasangan. Harus ada dorongan memang untuk memastikan partai-partai atau gabungan partai mengusung dua calon. Harapan kita semua seperti itu," kata Bahtiar.

    Dari berbagai masukan yang dihimpun, menurutnya, terdapat beberapa cara sebagai solusi calon tunggal. Opsi pertama yakni menerapkan bumbung kosong seperti pilkada.

    "Tapi tidak murni seperti itu (pilkada), kalau itu kan setuju tidak setuju, calon harus dapat 50 persen ditambah 1. Kalau pilpres, kalau terjadi kotak kosong 50 ditambah 1 itu kan persoalan kalau kotak kosong yang menang. Jadi tidak akan seperti itu. Pakai kotak kosong hanya mengetahui berapa setuju dan tidak. Jumlah ini tidak mempengaruhi presiden terpilih," ujarnya.

    "Tidak ada persoalan dengan legitimasi. Karena tidak setara calon dengan bumbung kosong."

    Sedangkan opsi kedua, dia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperpanjang batas pendaftaran jika hanya terdapat satu calon.

    "Setelah dilakukan perpanjangan waktu, satu atau dua kali dengan sosialiasi masif kita bersama, apabila tetap tidak (ada calon), jalan murah, cepat, langsung aklamasi saja. Calon tunggal ditetapkan KPU dan disahkan dalam sidang MPR," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…