Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu 2019 Bakal Jadi Sejarah Baru Demokrasi Indonesia

  • Pemilu 2019 bakal menjadi sejarah baru demokrasi Indonesia. Sejak reformasi, pada 2019 untuk pertama kalinya masyarakat memilih presiden dan wakil presiden (pilpres) serta anggota DPR, DPD sampai DPRD Provinsi dan kabupaten/kota (pemilihan legislatif atau pileg).

    “Pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres) serta anggota DPR, DPD sampai DPRD Provinsi dan kabupaten/kota jadi satu sekaligus. Ini babak baru demokrasi sejak reformasi,” kata Anggota Tim Pakar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Dhany Syafrudin.

    Dia menuturkan, masyarakat tak lagi disuguhi hiruk pikuk banyaknya pesta demokrasi. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yakni setiap lima tahun digelar pileg dan pilpres terpisah. “Kita tentu berharap dengan Pemilu 2019 dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, meningkatkan partisipasi pemilih, mempermudah pemilih,” tuturnya.

    Dia juga mengajak kaum peremuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. “Syarat menjadi caleg (calon anggota legislatif) antara laki-laki dan perempuan sama. Kepedulian kaum perempuan untuk mengisi struktur politik harus dioptimalkan,” ujarnya.

    Rapat terbatas

    Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu segera dibahas di tingkat rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam ratas tersebut nantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaporkan sejumlah isu-isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu

    “Mengingat RUU ini untuk kepentingan luas dan politis, saya sebelumnya harus melaporkan kepada Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas,” kata Tjahjo, Jumat (12/8).

    Dia menjelaskan, setiap pasal yang memuat isu krusial, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menyiapkan masing-masing tiga opsi. “Opsi-opsi pasti tentunya sudah kita siapkan,” jelasnya.

    Menurutnya, "bola panas" dari opsi-opsi tersebut bukan berada di tangan Presiden. “Mendagri yang bertanggung jawab terhadap opsi yang akan disampaikan kepada DPR,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan unifikasi dari tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yang direncanakan diserahkan kepada DPR pada September 2016.

    Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo, pihaknya melibatkan sembilan orang pakar dalam penyusunan naskah. Partisipasi publik juga diperhatikan, termasuk masukan pegiat kepemiluan.

    Soedarmo berharap, disatukannya regulasi kepemiluan tersebut dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Selain itu juga untuk mencegah adanya duplikasi peraturan dan ketidakpastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…