Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Akan Dibahas di Rapat Kabinet

  • Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu segera dibahas di tingkat rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam ratas tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, nantinya akan melaporkan sejumlah isu-isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu

    "Mengingat RUU ini untuk kepentingan luas dan politis, saya sebelumnya harus melaporkan kepada Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas,” kata Tjahjo, Jumat (12/8).

    Dia menjelaskan, setiap pasal yang memuat isu krusial, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menyiapkan masing-masing tiga opsi. "Opsi-opsi pasti tentunya sudah kita siapkan,” jelasnya.

    Menurutnya, 'bola panas' dari opsi-opsi tersebut bukan berada di tangan Presiden. "Mendagri yang bertanggung jawab terhadap opsi yang akan disampaikan kepada DPR,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan unifikasi dari tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yang direncanakan diserahkan kepada DPR pada September 2016.

    Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo, pihaknya melibatkan sembilan orang pakar dalam penyusunan naskah. Partisipasi publik juga diperhatikan, termasuk masukan pegiat kepemiluan.

    Soedarmo berharap, disatukannya regulasi kepemiluan tersebut dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Selain itu juga untuk mencegah adanya duplikasi peraturan dan ketidakpastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, simplifikasi atau penyederhanaan regulasi kepemiluan merupakan keniscayaan. Menurutnya, syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang cukup menarik selain terkait sistem pemilu. Sebab, mengacu pada UU Pilpres, terdapat ambang batas bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan pada pilpres.

    "Dulu kan syarat dukungan itu berdasarkan hasil pileg. Nah, sekarang pemilunya serentak. Ini bagaimana nanti pengaturannya,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…