Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Serahkan Nama Pansel KPU-Bawaslu

  • Men­teri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo telah menyerahkan na­ma-nama calon panitia se­le­sai (pansel) pemilihan ko­mi­sioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pe­nga­was Pemilu (Bawaslu) pe­rio­de 2017-2022 kepada Pre­si­den Joko Widodo.

    “Kami sudah serahkan ke Pak Presiden melalui Men­ses­neg mengenai nama-na­ma calon pansel KPU dan Ba­waslu,” kata Tjahjo usai mendampingi enam Komisioner KPU bertemu dengan Presi­den di Istana Kepresidenan, Ja­karta, Selasa.

    Dia menyerahkan sepe­nuh­nya kepada Menteri Se­kre­taris Negera (Mensesneg) Pratikno tentang figur ketua pansel pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu.

    “Kalau lima tahun lalu, ke­tua pansel kan Mendagri. Un­tuk tahun ini sebaiknya ti­dak Mendagri. Kalau Men­da­gri dari partai politik nanti ri­but lagi. Kita pilih figur yang be­nar-benar bersih dan bisa di­terima oleh seluruh masya­rakat Indonesia,” katanya.

    Komisioner KPU dan Ba­was­lu saat ini akan berakhir masa jabatan pada 11 April 2017 karena mereka dilantik oleh Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono pada 12 April 2012.

    Komisioner KPU saat ini adalah Ketua dijabat oleh Ju­ri Ardiantoro dan anggota ma­sing-masing Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budi­man Ferry Kurnia Rizkiyan­syah dan Hadar Nafis Gu­may. Juri menjadi Ketua KPU mulai 18 Juli 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.

    Bawaslu saat ini dipim­pim oleh Muhammad dengan em­pat anggota yakni Nasrul­lah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak.

    Pada bagian lain, Tjahjo men­jelaskan, pemerintah se­dang mempertimbangkan ada­nya rekapitulasi perhitungan (e-rekap) penghitung­an suara untuk diterapkan pa­da Pemilu 2019 karena proses pungutan dan penghitungan suara di Tempat Pe­mu­ngutan Suara (TPS) nanti sudah sangat demokratis de­ngan melibatkan banyak sak­si.

    “Tadi didiskusikan apa­kah 2019 siap e-voting. Saya kira permasalahan bukan di e-voting, tapi e-rekap,” kata­nya.

    Ia mengatakan rekapitu­la­si suara di TPS-TPS di dae­rah harus diselesaikan de­ngan baik karena proses di TPS su­dah sangat demo­kratis.

    Menurut dia, pemungut­an dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2019 yang merupakan gabungan pe­milu presiden dan legislatif akan disaksikan seluruh ma­syarakat, saksi dari partai po­litik, saksi dari Badan Pe­ngawas Pemilu, saksi calon pre­siden, lembaga pemantau pemilu dan pers.

    “Nah, e-rekap akan menjadi bahan pertimbangan kita semua,” katanya.
    Dalam pertemuan dengan Presiden itu, KPU juga me­min­ta agar undang-udang (UU) untuk Pemilu 2019 da­pat diselesaikan paling lambat akhir 2016 karena pada 2017, KPU mulai melaksa­na­kan tahapan Pemilu 2019.

    Ketua KPU Juri Ardian­to­ro mengatakan pada 2017, KPU akan memverifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu dan pemetaan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Ka­bupaten dan DPRD Kota.

    “Beberapa isu penguatan lembaga penyelenggara pemi­lu kami minta dimasukkan ke revisi UU Pemilu,” kata Ju­ri.
    Menanggapi penguatan lem­baga penyelenggara pemi­lu dalam revisi UU Pemilu 2019, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin mem­buat KPU diperlakukan sama dengan lembaga negara lainnya.

    “KPU itu lembaga negara, tapi nasib KPU tidak sama dengan lembaga negara lainnya. Contoh kecil adalah KPU tidak ada anggaran kesehat­an. Kalau sakit ya berobat sen­­diri. Padahal lembaga ne­ga­ra lain seperti LPSK (Lem­baga Perlindungan Saksi dan Konsumen) Ombudman, ada jaminan kesehatan,” kata­nya.

    Terkait dengan permin­taan KPU agar UU Pemilu 2019 disahkan paling lambat akhir 2016, Tjahjo mengatakan pemerintah akan mengi­rim rancangan revisi UU itu pa­da September 2016 se­hing­ga ada waktu Oktober sam­pai Desember 2016 un­tuk me­nye­lesaikan revisi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…