Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Tidak Ada Niat Gubernur Simpan Anggaran

  • Sejumlah pemerintah daerah (pemda) masih mengendapkan uangnya di bank daerah. Pengendapan anggaran tersebut berpengaruh pada penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pemda segera mencairkan anggaran yang diendapkan.

    “Saya kira masing-masing daerah mempunyai argumentasi, hanya kemarin Bapak Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan daerah itu sangat penting sekali. Proses tender harus lebih awal, sehingga kuartal pertama yang tersisa hampir Rp 246 triliun itu kalau bisa diserap, digelontorkan ke bawah, akan bisa membantu proses pertumbuhan masyarakat di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan wartawan terkait pengendapan anggaran, seusai menghadiri acara wisuda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (7/8).

    Mendagri menegaskan, tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan anggaran. "Pasti ada masalah, masalahnya ya karena di terminnya, proses kementerian/lembaganya terlambat. Saya kira warning (peringatan) dari Presiden Jokowi harus jadi acuan seluruh gubernur bahwa penyerapan itu penting, menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Tjahjo.

    Sebelumnya Jokowi memberi peringatan kepada pemda yang banyak mengendapkan anggaran negara. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama. “Pak Ahok (Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama), duitnya (pemda DKI) memang gede (besar) tapi nyimpannya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan,” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).

    “Di Jawa Barat nomor dua, Rp 8,3 triliun. Jawa Timur masih gede juga Rp 3,9 triliun. Riau Rp 2,86 triliun. Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun. Kalimantan Timur, Rp 1,57 triliun. Banten, Rp 1,52 triliun. Bali, Rp 1,4 trilun. Aceh, Rp 1,4 triliun.”

    Presiden menuturkan, pada Mei 2016 lalu, ada Rp 246 triliun uang mengendap. Sementara pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…